Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Alexius Elister mengusulkan penyaluran BBM dan gas LPG bersubsidi ke pedesaan, dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa agar tepat sasaran dan sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah, terkhusus pemerintah desa.
"Apabila tidak dilakukan melalui Bumdes, dikhawatirkan BBM dan gas LPG bersubsidi tidak tepat sasaran serta harganya menjadi lebih mahal bahkan di atas HET," kata Alexius di saat dihubungi sejumlah wartawan di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengaku, penyaluran BBM dan gas LPG bersubsidi ini juga menjadi pembahasan dirinya bersama Bupati Kotawaringin Timur serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalteng. Dari pembahasan itu, ada kesepakatan untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap penyaluran dan penjualan BBM dan gas LPG bersubsidi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, informasi dari sejumlah masyarakat di desa, harga gas LPG bersubsidi terkadang kadang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per tabung ukuran 3 kg.
"Sebenarnya kan harga gas LPG 3kg dari pemerintah hanya berkisar Rp18 ribu, tapi kondisi di lapangan justru lebih tinggi, bahkan bisa lebih dari dua kali lipat. Antara Rp40 ribu hingga Rp50 ribu di pedesaan. Itulah kenapa perlu diperhatikan betul-betul gas LPG bersubsidi ini," kata Alexius.
Baca juga: Cek stok darah dan pelayanan, DPRD Kalteng kunjungi PMI Gumas
Anggota DPRD Kalteng dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menyarankan agar seluruh desa, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, segera membentuk Bumdes ataupun Koperasi Desa. Sebab, keberadaan bumbes maupun koperasi, berperan untuk membantu masyarakat sekaligus menggali serta mengelola potensi desa.
Dia mengatakan, jika bumbes dan koperasi bisa dibentuk serta dikembangkan di tiap-tiap desa, maka perkembangan perekonomian maupun pembangunan, dapat menjadi lebih cepat dan sesuai yang diharapkan.
"Desa bukan hanya semakin maju, tapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat," demikian Alexius.
Baca juga: Komisi I DPRD Kalteng apresiasi pelayanan publik di Bartim
Baca juga: Pemda harus berjuang pertahankan Desa Dambung tetap berada di Kalteng
