DPRD Kalteng telah bentuk Pansus Perda Pj APBD 2020

id DPRD Kalimantan Tengah, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, DPRD Kalteng, Kalimantan Tengah, Kalteng, Waket DPRD Kalteng

DPRD Kalteng telah bentuk Pansus Perda Pj APBD 2020

Suasana rapat paripurna DPRD Kalteng dalam rangka pembentukan dan pengumuman struktur Pansus Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Senin (16/8/2021). ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kalteng.

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Panitia Khusus, yang bertugas membahas peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.

Pansus yang diumumkan saat rapat paripurna pada tanggal 16 Agustus 2021 itu diketuai oleh Duwel Rawing dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Faridawaty di Palangka Raya, Rabu.

"Pak Duwel dibantu oleh Wakil Ketua Pansus itu Bryan Iskandar dari Fraksi Partai Nasdem, dan anggota DPRD Kalteng dari fraksi lainnya," singkat dia.

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Perda Pj APBD 2020 DPRD Kalteng Bryan Iskandar berkeinginan bahwa pihaknya tidak terfokus pada Pelaksanaan APBD 2020, tapi harus juga menggali sejauh mana pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 serta vaksinasi.

Dia mengatakan 
keinginan itu karena penanganan pandemi COVID-19 harus tetap beriringan dengan berbagai program/kegiatan pembangunan. Sebab, melalui program atau kegiatan pemerintah, berbagai dampak negatif dari adanya COVID-19 ini, bisa diminimalisir.

"Kami sangat mengharapkan penanganan COVID-19 dan program pembangunan yang akan dilakukan satuan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov tetap berjalan dengan lancar," kata Bryan.

Baca juga: DPRD Kalteng: Prokes bagian dari mempertahankan semangat kemerdekaan

Anggota Komisi IV bidang pembangunan infrastruktur DPDRD Kalteng itu juga berharap program pembangunan di tahun 2021 dan 2022, bisa lebih memperbanyak dan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur harus tetap dipacu di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini. Sebab, melalui infrastruktur inilah pertumbuhan ekonomi dan perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan.

"Pelayanan publik tetap lancar dan juga lebih banyak lagi program stimulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng, khususnya pemenuhan ekonomi," demikian Bryan.

Baca juga: Legislator Kalteng minta vaksinasi anak dilakukan melalui sekolah