Palangka Raya (ANTARA) - Sebagai upaya mengoptimalkan transaksi non tunai di provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia perwakilan setempat telah membuat kanal QR COde Pembayaran Indonesia (QRIS) sebanyak 63.375 merchant hingga pertengahan Agustus 2021, dan menjadi nomor dua tertinggi di Indonesia.
Kepala BI Perwakilan Kalteng Rihando di Palangka Raya, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya juga telah dan akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan, edukasi dan on bording merchant QRIS di sektor-sektor strategis, baik itu pasar tradisional maupun lokasi lainnya.
"Kami melakukan itu dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Palangka Raya, pengelola pasar, dan PJSP (BPD Kalteng, BRI, dan Link Aja)," ucapnya.
Selain sektor pasar tradisional, lanjut dia, BI Kalteng pun telah menyelenggarakan kegiatan edukasi dan on boarding merchant di berbagai sektor lain sepanjang tahun 2021, yakni di Taman Nasional Tanjung Puting dan Objek Wisata Kum Kum Palangka Raya, Akumandiri DPW Provinsi Kalteng dan Kota Palangka Raya.
"Itu juga kami lakukan ke sejumlah UMKM mitra dan binaan Bank Indonesia, Musholla Baiturrahim Kantor Wali Kota Palangka Raya. Kami dalam melakukan itu, selalu berkolaborasi dengan instansi dan PJSP terkait," beber Rihando.
Sebelumnya, Bank Indonesia telah meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) serta uji coba Standar Nasional QRIS dengan Thailand (Thai QR Payment). SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI untuk memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi pembayaran secara terbuka dalam memproses setiap transaksi.
Baca juga: Kepala BI Kalteng: Media banyak membantu kerja kami sampai ke daerah
Rihando mengatakan penetapan itu menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif, sehingga dapat menyediakan layakan secara efisien, aman serta handal.
"Penyusunan SNAP dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Implementasi SNAP ini salah satu tahapan penting mendorong digitalisasi di area sistem pembayaran," terang dia,
Dia menyebut inisiatif SNAP ini merupakan tindak lanjut dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSIP) 2025, untuk terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.
"Standarnisasi Open API Pembayaran ini diharapkan akan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif serta mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia," demikian Rihando.
Baca juga: Percepat vaksinasi dan penanganan COVID-19, BI Kalteng beri Rp740 juta
