Pemkot Palangka Raya diingatkan perhatikan infrastruktur pinggiran kota

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jum'atni mengingatkan kepada pemerintah kota setempat agar juga memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran kota.

"Pemkot harus berimbang dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan, drainase maupun fasilitas umum lainnya di kota maupun di daerah pinggiran kota," katanya di Palangka Raya, Minggu.

Dia menuturkan, dengan ada keberimbangan pembangunan infrastruktur di perkotaan dan daerah pinggiran kota maka akan mempercepat perkembangan kota secara merata.

Pembangunan infrastruktur di kawasan pinggiran juga membuka keterisolasian di seluruh wilayah. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih maksimal dalam mengembangkan usahanya sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan.

"Yang jelas roda perekonomian rakyat akan berkembang di daerah pinggiran kota karena infrastruktur yang dibangun kota cukup memadai dan membantu masyarakat di sana," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu menambahkan, meski di tengah pandemi COVID-19, jangan semua anggaran diarahkan ke penanganan pandemi. Perlu juga pengalokasian anggaran untuk peningkatan infrastruktur di kawasan pinggiran kota.

Salah satunya di Kecamatan Rakumpit yang saat ini infrastrukturnya belum banyak berkembang dengan baik. Kecamatan ini memerlukan sentuhan dari pemerintah setempat untuk peningkatan pembangunan wilayahnya.

Baca juga: Karantina Pertanian Palangka Raya gagalkan penyelundupan 2.044 burung ke pulau Jawa

"Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa didengar oleh kepala daerah, sehingga ide tersebut menjadi masukan bagi beliau untuk merealisasikannya melalui instansi terkait," ungkap Jum'atni.

Legislator yang tergabung di Komisi B membidangi perekonomian dan infrastruktur ini juga akan mengolaborasikan usulan masyarakat melalui kegiatan reses dan program musyawarah perencanaan pembangunan.

Apabila hal tersebut sudah dilakukan, tentunya usulan masyarakat akan bisa tertampung dengan baik dan terjadwal.

"Dengan kolaborasi seperti itu, tentunya apa yang menjadi usulan masyarakat dapat tertampung. Tetapi tetap dengan menyesuaikan anggaran yang ada," tandasnya.

Baca juga: Gubernur Kalteng: Angkutan 'over' kapasitas sebabkan jalan rusak, penertiban perlu dimaksimalkan