Kuala Kapuas (ANTARA) - Keberadaan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang baru saja kepengurusannya dikukuhkan oleh Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat, diharapkan dapat menangkal radikalisme di daerah setempat.
“Saya berharap, kepada pengurus FPK yang baru dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menangkal faham radikalisme di Kabupaten Kapuas,” harap Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes di Kuala Kapuas, Minggu.
FPK diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap wawasan kebangsaan generasi muda yang rentan terhadap paham radikalis yang berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
“Ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, apalagi Kabupaten Kapuas dikenal dengan masyarakat heterogen yang selama ini terjaga dengan baik,” katanya.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kerukunan antar umat beragama di kabupaten yang berjuluk Tingang Menteng Panunjung Tarung ini, selama ini terjaga karena saling menghargai, hormat-menghormati tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan.
Baca juga: Pentingnya keahlian digital dalam pembelajaran daring
Dengan terbentuknya FPK periode 2021-2024, kita berharap besar agar dapat meningkatkan keharmonisan, saling menghormati diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan etnis.
“Mari menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Kebhinnekaan, berbeda-beda tetapi satu. Dan kita menolak radikalisme karena kita punya filosofi huma betang,” kata wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan Kapuas II ini.
Ia berpesan kepada pengurus FPK Kabupaten Kapuas yang baru dikukuhkan agar dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah, dituntut untuk selalu mengambil sikap arif dan bijaksana.
“Selalu mengambil keputusan dengan tidak tergesa-gesa, dan mendiskusikan dengan semua kelompok dan pemerintah yang akan membantu sesuai kemampuan, baik moril maupun materil,” demikian Yohanes.
Baca juga: Komisi II DPRD Kapuas dukung APBD-P 2021 menyentuh pelayanan masyarakat
