Pengawasan terhadap gas elpiji 3kg harus dilakukan sampai ke pedesaan

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar meningkatkan pengawasan terhadap gas  elpiji 3kg atau bersubsidi sampai ke pedesaan.

"Pengawasan sangat diperlukan, agar gas bersubsidi itu benar-benar diterima oleh masyarakat kurang mampu sampai di pedesaan. Harganya juga harus sesuai harga eceran tertinggi (HET)," kata Henry di Palangka Raya, kemarin.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi  Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan dan Murung Raya itu, gas bersubsidi yang di berikan pemerintah, bertujuan membantu masyarakat menengah ke bawah, baik untuk kebutuhan harian ataupun membantu para pedagang.

Dia mengatakan gas elpiji bersubsidi sangat membantu meringankan masyarakat ekonomi lemah, terlebih pada kondisi perekonomian yang cukup sulit saat ini akibat dampak dari pandemic COVID-19.

Baca juga: DPRD ajak masyarakat Kalteng ikuti seleksi Komisioner KPU RI

"Penyaluran gas lpg 3kg itu pun jangan sampai salah sasaran. Itu kenapa pengawasan di tingkat distributor, agen hingga pengecer, harus terus ditingkatkan oleh instansi terkait," harap dia.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan distributor, agen atau pengecer yang menaikan harga lpg bersubsidi, agar di tindak dan diberi saksi tegas sesuai ketentuan. Sebab, menaikkan harga tersebut sangat jelas merugikan masyarakat, dan secara tidak langsung melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

"Perlu diperhatikan juga, karena saya melihat kadang penyaluran gas elpiji subsidi bisa salah sasaran, khususnya di wilayah-wilayah desa yang jauh dari pengawasan.
 Jadi, tingkatkan pengawasan hingga ke daerah-daerah pedesaan. Di desa rawan penyelewengan dan harganya bisa melampaui HET," demikian Henry.

Baca juga: Fraksi Gerindra dukung rencana hilirisasi industri di Kalteng