Sampit (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah mengajak semua pihak bahu-membahu membantu korban banjir dan tidak saling menyalahkan atas kondisi yang terjadi saat ini.
"Bagi kami di GAPKI Kalimantan Tengah, fokus saat ini adalah meningkatkan bantuan kepada masyarakat kita yang menjadi korban banjir. Tidak perlu kita sibuk mencari siapa yang salah atau menyalahkan siapa," kata Ketua Bidang Publikasi GAPKI Kalimantan Tengah, Siswanto di Sampit, Minggu.
Pernyataan ini disampaikannya menyikapi banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. GAPKI telah meminta seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggota mereka untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir di wilayah masing-masing.
Menurut Siswanto, banjir yang terjadi saat ini dampak La Nina yang memicu peningkatan curah hujan. Akibatnya, daerah dataran rendah di provinsi ini terendam banjir.
Pria yang juga merupakan Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Wilayah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan ini tidak menampik adanya tudingan yang kembali diarahkan pada perkebunan kelapa sawit yang dianggap memicu banjir saat ini.
Menurutnya, tudingan tersebut sudah kerap muncul setiap terjadi banjir. Namun menurutnya hal itu tidak sepenuhnya benar karena banyak faktor yang bisa memicu kondisi banjir seperti saat ini.
Dia ingin meyakinkan bahwa perusahaan besar perkebunan kelapa sawit, khususnya yang tergabung dalam GAPKI Kalimantan Tengah, beroperasi dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah yang di dalamnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tidak hanya itu, operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi ini juga diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Jika ada hal yang melanggar aturan, tentu perusahaan akan segera memperbaikinya sesuai arahan pemerintah.
Bencana tidak terlepas dari kondisi alam. Jika ada faktor-faktor yang bisa memicunya, diharapkan bisa dihadapi dan dicarikan solusi bersama, bukan saling menyalahkan.
“Kita tidak bisa melawan alam, namun bisa mengurangi risiko yang timbulkan. Bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan. Hal terpenting saat ini adalah mari kita bahu-membahu membantu korban banjir," ajak Siswanto.
Dia mengakui terjadinya bencana banjir juga ada korelasinya dengan aktivitas perkebunan, namun tidak seratus persen diakibatkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit. Apalagi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini juga telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan ISO yang ditetapkan. Selalu ada evaluasi reguler agar tidak melenceng dari ketentuan.
GAPKI meminta sinergitas terus ditingkatkan. GAPKI selalu siap bekerjasama dengan pemegang kebijakan di daerah untuk mencari jalan keluar penanganan maupun pencegahan dampak lingkungan.
Baca juga: Bupati Kotim instruksikan prioritas penanganan korban banjir
Perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas, sedangkan saat ini banyak perkebunan mandiri dari masyarakat. Jumlahnya pun tidak sedikit, tentunya harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan masyarakat mandiri.
"Diperlukan semacam standarisasi seperti pada perusahaan sawit. Kalau kami di perusahaan, sudah ada pasti ada standarisasinya, mulai pembukaan lahan sampai produksi,” ujar Siswanto.
Siswanto menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Dampak positif sektor ini juga cukup besar, seperti terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru serta peningkatan ekonomi sehingga mendukung kemajuan negara ini.
Saat ini pemerintah pusat juga gencar mendorong pengembangan komoditas sawit, mulai dari biodisel, avtur untuk bahan bakar pesawat terbang hingga pabrik gula dari olahan sawit.
Jika ingin pembangunan menjadi lebih maju dan masyarakat sejahtera, menurutnya, diperlukan kolaborasi jitu antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah di dalamnya. GAPKI selalu siap mendukung upaya-upaya yang dijalankan pemerintah.
"Harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya dalam hal enaknya saja, namun saat ada dampak negatif ya kita hadapi bersama,” demikian Siswanto.
Baca juga: DPRD Kotim dukung kinerja tenaga kontrak dievaluasi
Baca juga: Pemkab Kotim tetapkan status tanggap darurat banjir
Baca juga: Komisi I minta Pemkab Kotim segera selesaikan sengketa lahan pemakaman
