DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi DPRD dan mahasiswa Kotim ke Pusat
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa dari Kabupaten Kotawaringin Timur, yang difasilitasi oleh DPRD setempat, sebaiknya disampaikan ke pemerintah pusat karena wewenangnya untuk menindaklanjuti.
"Jadi, kami siap dan segera mengkomunikasikan ke pimpinan DPRD Kalteng, agar disampaikan ke pemerintah pusat," kata Freddy Ering usai melakukan pertemuan dengan mahasiswa serta DPRD Kotim di Palangka Raya, Selasa.
Anggota DPRD Kalteng empat periode itu pun mengapresiasi sikap dan langkah DPRD Kotim, karena telah memfasilitasi dan mendampingi langsung para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sehingga tidak perlu melakukan aksi damai turun ke jalan.
"Kami juga mengapresiasi idealisme tanggung jawab sosial mahasiswa Kotim dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dokumen terkait aspirasi yang telah disampaikan ini pun, akan segera kita sampaikan ke pusat," kata Freddy.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke DPRD Kalteng, bertujuan memfasilitasi aspirasi mahasiswa Kotim, khususnya usulan atau keinginan masyarakat di kabupaten setempat.
Dia mengatakan beberapa aspirasi tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yakni kelangkaan dan semakin mahalnya minyak goreng, serta terjadinya kenaikan harga Sembako.
"Kami di dewan Kotim sangat menginginkan aspirasi mahasiswa Kotim ini, bisa di tindak lanjuti oleh DPRD Kalteng hingga ke pemerintah pusat," kata Rimbun.
Baca juga: Ketua DPRD minta jalan nasional di Kalteng selesai sebelum lebaran
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Kotim Rahmat Jimmy mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar lembaga dewan dan pemerintah daerah menjaga amanat reformasi, menjaga stabilitas harga Sembako, persoalan minyak goreng, pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
"Kami juga meminta pemerintah pusat agar memperhatikan warga lokal dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Warga Lokal, khususnya Dayak, agar dilibatkan dalam kabinet pembangunan di IKN," demikian Rahmat.
Baca juga: Perdalam tahapan dan jadwal pemilu 2024, DPRD Kalteng temui KPU RI
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng setuju dana pemilukada 2024 Rp180 miliar
"Jadi, kami siap dan segera mengkomunikasikan ke pimpinan DPRD Kalteng, agar disampaikan ke pemerintah pusat," kata Freddy Ering usai melakukan pertemuan dengan mahasiswa serta DPRD Kotim di Palangka Raya, Selasa.
Anggota DPRD Kalteng empat periode itu pun mengapresiasi sikap dan langkah DPRD Kotim, karena telah memfasilitasi dan mendampingi langsung para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sehingga tidak perlu melakukan aksi damai turun ke jalan.
"Kami juga mengapresiasi idealisme tanggung jawab sosial mahasiswa Kotim dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dokumen terkait aspirasi yang telah disampaikan ini pun, akan segera kita sampaikan ke pusat," kata Freddy.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke DPRD Kalteng, bertujuan memfasilitasi aspirasi mahasiswa Kotim, khususnya usulan atau keinginan masyarakat di kabupaten setempat.
Dia mengatakan beberapa aspirasi tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yakni kelangkaan dan semakin mahalnya minyak goreng, serta terjadinya kenaikan harga Sembako.
"Kami di dewan Kotim sangat menginginkan aspirasi mahasiswa Kotim ini, bisa di tindak lanjuti oleh DPRD Kalteng hingga ke pemerintah pusat," kata Rimbun.
Baca juga: Ketua DPRD minta jalan nasional di Kalteng selesai sebelum lebaran
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Kotim Rahmat Jimmy mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar lembaga dewan dan pemerintah daerah menjaga amanat reformasi, menjaga stabilitas harga Sembako, persoalan minyak goreng, pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
"Kami juga meminta pemerintah pusat agar memperhatikan warga lokal dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Warga Lokal, khususnya Dayak, agar dilibatkan dalam kabinet pembangunan di IKN," demikian Rahmat.
Baca juga: Perdalam tahapan dan jadwal pemilu 2024, DPRD Kalteng temui KPU RI
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng setuju dana pemilukada 2024 Rp180 miliar