Panitia Khusus DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menerima kunjungan DPRD Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan yang membahas terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati.
Ketua Pansus LKPj DPRD Barito Selatan, Jarliansyah di Buntok, Jumat, mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, DPRD HSU menanyakan terkait sistem kinerja pansus.
"Sistem kerja pansus itu, yakni dalam menanggapi LKPj Bupati Barito Selatan tahun 2021," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan, memang ada perbedaan antara DPRD Barito Selatan dengan DPRD HSU dalam menanggapi LKPj bupati.
"Perbedaannya, kalau DPRD Barito Selatan dengan membentuk pansus, sedangkan di HSU, LKPj ditanggapi melalui komisi-komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing," jelas Jarliansyah.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu menyampaikan, hasil kinerja pansus ini nantinya dapat dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan pada 2022 ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Fathurrahim saat dikonfirmasi menyampaikan, dalam kunjungan kerja ini, pihaknya ingin mengetahui dan berbagi informasi terkait pembahasan LKPj bupati.
"Memang ada perbedaan antara DPRD HSU dengan DPRD Barito Selatan dalam menanggapi LKPj," tambah dia.
Dikatakannya, dalam kunjungan kerja ini, pihaknya juga ingin mengetahui mana yang lebih efektif serta lebih mudah dalam menanggapi LKPj.
Setelah kunjungan kerja ini lanjut Fathurrahim, pihaknya akan melaksanakan rapat guna melakukan evaluasi terhadap kerja pihaknya di DPRD HSU.
"Nantinya kami akan membahas, saran dan masukan dari DPRD Barito Selatan ini apakah cocok untuk diterapkan di DPRD HSU," kata Fathurrahim.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut dihadiri sejumlah anggota pansus dan anggota DPRD Barito HSU.
