Jakarta (ANTARA) - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyejahterakan petani dan nelayan melalui program korporasi.
Melalui program korporasi, akan diterapkan modernisasi kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemotongan rantai pasok, dan peningkatan akses pasar produk pertanian dan perikanan, kata Panutan di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu, terkait dengan monitoring dan verifikasi lapangan yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk program terciptanya 500 koperasi modern.
"Presiden sudah menekankan agar korporasi petani dan nelayan ini berjalan optimal," kata Panutan melalui keterangan tertulis.
Kantor Staf Presiden (KSP) bersama jajaran kementerian/lembaga terkait sedang melaksanakan program monitoring (pengawasan) dan verifikasi lapangan dengan mengunjungi Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu.
Panutan menilai model bisnis KUD Mino Saroyo sudah terkoordinasi dengan baik dari sektor hulu ke hilir.
Ia mengharapkan KUD mino Saroyo dapat menjadi contoh bagi korporasi nelayan lainnya dalam menciptakan ekosistem bisnis dan pengembangan usaha.
"Yang tak kalah pentingnya harus mengakomodasi kebutuhan nelayan dan memperhatikan kesejahteraannya," ucap Panutan.
Adapun, KUD Mino Saroyo pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan program korporasi petani dan nelayan. KUD yang berdiri pada tahun 1942 ini dinilai telah berhasil mengembangkan usahanya melalui unit-unit bisnis dan mampu mensejahterakan nelayan.
Saat ini tercatat ada 8.441 nelayan yang terdaftar sebagai anggota KUD Mino Saroyo. Ribuan nelayan tersebut terbagi dalam delapan kelompok.
Ketua KUD Mina Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengelola delapan tempat pelelangan ikan (TPI) di Cilacap. Salah satu TPI itu adalah TPI Higienis PPS dengan komoditas utama, yakni ikan tuna, cakalang, udang, dan layur.
Untung mengungkapkan volume produksi pada tahun 2021 dapat mencapai 17.900 ton dengan perputaran uang mencapai Rp76 miliar.
"Dengan potensi ini, ke depan kami ingin bisa mengekspor sendiri. Akan tetapi, kami butuh dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya," kata Untung.
Menjawab harapan Untung, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma mengatakan bahwa Pemerintah pasti akan memfasilitasi perkembangan KUD Mino Saroyo.
"Pemerintah pasti akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di sini (KUD Mino Saroyo)," kata Panutan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menetapkan korporasi petani dan nelayan sebagai salah satu dari 41 proyek prioritas strategis (major project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.
Implementasi program ini melalui penguatan jaminan usaha dan pembentukan 350 korporasi petani dan nelayan.
