Apkasi Kalteng perjuangkan peningkatan porsi anggaran untuk daerah

Sampit (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Provinsi Kalimantan Tengah akan memperjuangkan peningkatan porsi pembagian anggaran untuk daerah untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah. 

"Isu-isu yang dibahas bersama oleh Apkasi Kalteng ini akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi di Kabupaten Bogor nanti. Ada belasan isu yang kami rasa penting untuk kemajuan daerah," kata Ketua Apkasi Kalimantan Tengah Halikinnor di Sampit, Kamis. 

Penegasan itu disampaikan Halikinnor yang juga Bupati Kotawaringin Timur saat rapat kerja Apkasi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Sampit. Kegiatan ini dihadiri seluruh bupati di Kalimantan Tengah. 

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian kepada daerah melalui pembagian porsi anggaran yang memadai. Terlebih dalam hal dana bagi hasil, daerah mempunyai hak untuk mendapatkan porsi yang dinilai proporsional. 

Dia mencontohkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi sangat besar dalam hal sumber daya alam, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Perlu penerapan harmonisasi keuangan daerah. 

Pemerintah daerah berharap mendapatkan pembagian hasil pendapatan seperti halnya pembagian royalti pada sektor pertambangan. 

Keberpihakan kebijakan anggaran terhadap daerah tersebut diyakini akan berdampak sangat besar terhadap pembangunan daerah. 

Isu lain yang menjadi perhatian Apkasi Kalimantan Tengah ada perhitungan dana alokasi umum (DAU). Pemerintah pusat diharapkan memberikan porsi yang lebih besar dengan mempertimbangkan luas wilayah. 

Baca juga: Beras Siam Epang Sampit raih sertifikat indikasi geografis Kemenkumham

Apkasi Kalimantan Tengah juga akan mengusulkan penyesuaian tunjangan daerah yang memadai menjadi Rp150 juta hingga Rp250 juta per bulan. 

Hal penting lain adalah peningkatan pembangunan yang berkeadilan seperti infrastruktur, seperti status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan penundaan penghapusan tenaga kontrak serta penggajian P3K. 

Masalah tata batas wilayah juga perlu perhatian. Perlu peninjauan kembali tapal batas antar provinsi agar tidak ada lagi permasalahan yang muncul di kemudian hari. 

Apkasi Kalimantan Tengah juga ingin menegaskan bahwa provinsi ini memiliki peran sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di sejumlah bidang. Untuk itulah sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan dukungan besar kepada Kalimantan Tengah. 

"Usulan ini juga akan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Apkasi. Kami berharap ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat karena sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah," demikian Halikinnor. 

Baca juga: Pemkab Kotim dukung petani muda kembangkan semangka berskala besar

Baca juga: Banjir rendam dua kecamatan di Kotim

Baca juga: Legislator Kotim usulkan satu program pembangunan di setiap desa