Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta perusahaan besar, khususnya perkebunan kelapa sawit di daerah itu mendukung upaya pemerintah meningkatkan infrastruktur dan kelistrikan di perdesaan.
"Misalnya ada rencana pembukaan jalan maupun jaringan listrik yang masuk areal perusahaan, pihak perusahaan diharapkan mengizinkan dan membantu memfasilitasi karena ini demi kepentingan masyarakat," kata anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia di Sampit, Kamis.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur, khususnya pembukaan jalan di desa-desa terpencil. Upaya ini juga dibarengi dengan perluasan jangkauan jaringan listrik bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara.
Program ini diantaranya dijalankan di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Hendra Sia terpilih mewakili daerah pemilihan 5 yang mencakup enam kecamatan tersebut.
Dia merasakan sendiri kesulitan masyarakatnya akibat masih minimnya jalan dan jaringan listrik. Hal itulah yang membuat dirinya getol menyuarakan dan memperjuangkan hal tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, pembukaan jalan dan pengembangan jaringan listrik di wilayah utara ada yang terkendala lantaran tidak mendapat izin dari perusahaan yang arealnya terkena program tersebut.
Baca juga: Legislator Kotim soroti pengelolaan parkir bahayakan pengguna jalan
Hendra mengaku sangat menyayangkan sikap perusahaan seperti itu. Menurutnya, seharusnya perusahaan merelakan dan justru mendukung karena ini demi kepentingan masyarakat luas.
Dia mengingatkan, kehadiran perusahaan seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat dan daerah, khususnya desa-desa di sekitarnya. Bukan malah menghambat pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Jalan dan listrik yang penting bagi masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan vital. Ketersediaan jalan dan listrik juga sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang menghambat rencana pengembangan itu. Panggil perusahaannya. Kalau tidak ada iktikad baik, maka pemerintah juga harus berani mengambil tindakan karena ini untuk kepentingan masyarakat luas," demikian Hendra Sia.
Baca juga: Ternyata banyak warga Kotim tak punya modal memanfaatkan lahan pertanian
Berita Terkait
Pelita Jaya wakil Indonesia di BCL Asia 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 9:54 Wib
Presiden AS akan umumkan sanksi bagi pelanggar kebebasan pers di dunia
Sabtu, 4 Mei 2024 7:14 Wib
Tiga ormas di Barut dukung Akhmad Gunadi sebagai bakal calon bupati
Jumat, 3 Mei 2024 19:37 Wib
Polda Kalteng tangkap 13 orang terkait penjarahan buah sawit di Kobar
Jumat, 3 Mei 2024 18:55 Wib
BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara bagikan sembako di Hari Buruh
Jumat, 3 Mei 2024 17:48 Wib
Personel Propam awasi pelayanan publik di Polresta Palangka Raya
Jumat, 3 Mei 2024 17:24 Wib
Nuryakin siap bertarung di Pilkada Kalteng
Jumat, 3 Mei 2024 16:02 Wib
Benarkah Apple batalkan investasi Rp1,6 triliun di Indonesia?
Jumat, 3 Mei 2024 15:26 Wib