Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Noorkhalis Ridha menilai kebijakan pemerintah pusat memberlakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) harus menggunakan aplikasi pertamina, sangat mempersulit masyarakat.
"Hal tersebut sangatlah mempersulit masyarakat, maka dari itu saran saya tak perlu hal tersebut diterapkan di Kota Palangka Raya," katanya, Senin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu juga menuturkan, di era teknologi sekarang ini sebaiknya bisa membuat peraturan serba mudah. Apabila tersebut diberlakukan, tentunya membuat sulit masyarakat dan belum tentu semua masyarakat memahami apa aturan yang diberlakukan selama ini.
"Meskipun peraturan aplikasi pertamina tersebut sebenarnya mengatur penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran, namun takutnya malah membuat ribet masyarakat dengan adanya hal itu," katanya.
Baca juga: Cegah penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN Pemkot Palangka Raya
Ridha sebenarnya masih mempertanyakan bagaimana aplikasi tersebut, siapa yang bisa mendaftar di sistem itu, bahkan apa kriterianya, selanjutnya bagaimana pertamina tahu yang mendaftar itu adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya. Bahkan, saat hari pertama pendaftaran aplikasi pertamina tersebut dibuka pada 1 Juli 2022, situsnya tidak dapat diakses. Banyak yang menyesalkan dengan kondisi error pada aplikasi tersebut.
"Ya saya harapkan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Saya menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada distribusinya agar memenuhi dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, di SPBU yang berada di Kota Palangka Raya sampai saat ini belum memberlakukan terkait aplikasi yang diluncurkan pertamina tersebut. Bahkan di ibu kota provinsi yang memiliki luas dua kali dari pulau jawa itu, juga masih menggunakan sistem yang lama meski harus antre untuk mendapatkan BBM sesuai mereka beli di SPBU setempat.
Baca juga: Puluhan mahasiswa di Palangka Raya tolak aplikasi Pertamina
Baca juga: DPRD dorong Pemkot Palangka Raya tingkatkan kualitas produk lokal
Baca juga: Legislator minta petani jaga tingkat produksi saat peralihan musim
Legislator Palangka Raya nilai pembelian BBM melalui aplikasi mempersulit masyarakat
Aktivitas salah satu SPBU di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. ANTARA/Adi Wibowo
