Minta subsidi solar dicabut, ALFI Kalteng siap kerahkan ratusan truk

Sampit (ANTARA) - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah akan menggelar aksi damai di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengerahkan ratusan truk untuk menyampaikan aspirasi meminta pemerintah mencabut subsidi solar. 

"Yang kami minta subsidinya dicabut itu hanya solar. Bukan bahan bakar minyak jenis lain. Dengan subsidinya dicabut maka disparitas harga tidak terjadi lagi. Atau katakan saja solar satu harga. Harapannya supaya pasokannya lancar sehingga aktivitas angkutan juga tidak lagi terganggu," kata Sekretaris yang juga Pelaksana Harian DPD ALFI Kalimantan Tengah, Budi Hariono di Sampit, Kamis. 

Aksi damai meminta pencabutan subsidi solar itu rencananya dilaksanakan di Sampit pada Selasa (23/8) pekan depan. Rencana aksi damai ini juga sudah disampaikan ke Polres Kotawaringin Timur untuk diketahui sesuai aturan. 

Rencananya sedikitnya sekitar 300 armada truk akan diturunkan dalam aksi damai tersebut. Peserta aksi berkumpul di Jalan Samekto, kemudian menuju DPRD Kotawaringin Timur untuk penyampaian aspirasi dan pernyataan sikap. Koordinasi sudah dilakukan dengan kepolisian agar aksi ini tidak sampai menimbulkan kemacetan.  

Budi yang didampingi pengurus dan anggota ALFI menjelaskan, usulan pencabutan subsidi solar mungkin terdengar janggal. Namun ALFI menilai kebijakan itu perlu ditempuh pemerintah agar kegiatan ekonomi, khususnya angkutan barang berjalan lancar. 

Saat ini harga solar bersubsidi di SPBU Rp5.150/liter. Namun untuk mendapatkannya, truk harus antre bahkan sampai dua hari menunggu giliran masuk membelinya di SPBU. 

Kondisi ini yang membuat membeli solar bersubsidi dinilai tidak lagi ekonomis karena sopir menjadi kehilangan potensi pendapatan akibat terlalu lama antre di SPBU. Selain itu, sopir juga mengeluh karena harus mengeluarkan biaya tidak sedikit yang dipungut oknum tertentu dengan dalih pengaturan antrean. 

Lamanya antrean di SPBU bisa membuat pengiriman barang menjadi terlambat. Akibatnya, pengusaha angkutan mendapat protes dari pengguna jasa, serta harus mengeluarkan biaya berbagai komponen imbas keterlambatan tersebut. 

Baca juga: Ini alasan sebagian pengusaha dukung subsidi solar untuk Kalimantan dicabut

Kondisi ini pula yang akhirnya membuat pengusaha atau sopir memilih membeli solar nonsubsidi jenis Dexlite, meski harganya jauh lebih mahal, yakni saat ini Rp18.150/liter. Pilihan ini dinilai masih lebih baik karena tidak perlu antre lama sehingga waktu untuk mengangkut muatan bisa lebih banyak. 

Untuk itulah, ALFI meminta pemerintah mencabut subsidi solar karena selama ini manfaatnya kurang dirasakan. Disparitas harga yang cukup besar dengan solar nonsubsidi, justru menyuburkan peluang penyimpangan solar subsidi oleh oknum tertentu dengan menjualnya ke perusahaan besar atau industri. 

Budi menilai pemerintah maupun masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan jika subsidi solar dicabut. ALFI meyakini kebijakan itu tidak akan berdampak besar terhadap harga barang karena faktanya selama ini pengusaha angkutan sudah banyak menggunakan Dexlite. 

Pencabutan subsidi solar diharapkan agar pasokan jenis BBM tersebut berjalan lancar. Manfaat lainnya, potensi penyimpangan BBM semakin kecil dan beban pemerintah menanggung subsidi juga akan sangat berkurang. 

Dengan demikian armada angkutan anggota ALFI ada kepastian memperoleh BBM solar non subsidi, meskipun harus terpaksa menaikkan biaya pengiriman, karena BBM adalah komponen terbesar dalam biaya angkutan barang. 

"Bahkan kami menilai, lebih baik anggaran untuk subsidi solar itu dialihkan untuk membantu infrastruktur di Kalimantan Tengah, terlebih di Kotawaringin Timur ini. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat jika situasinya masih seperti ini," jelas Budi. 

Budi meyakinkan bahwa permintaan pencabutan subsidi solar tersebut untuk kepentingan masyarakat. Jika pasokan BBM angkutan lancar maka distribusi barang dan jasa juga akan lancar. Dampaknya, perekonomian daerah diharapkan juga akan terus meningkat sehingga turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. 

ALFI Kalimantan Tengah berharap aspirasi mereka nantinya bisa disampaikan kepada pemerintah pusat karena semua berdasarkan fakta di lapangan. ALFI Kalimantan Tengah sangat berharap usulan mereka dikabulkan pemerintah. 

Baca juga: Kalau Ingin Biaya Logistik Murah, Pemerintah Pusat Dan Daerah Harus Evaluasi Kebijakan

Baca juga: Pengusaha Logistik Kalimantan Tengah Bentuk ALFI

Baca juga: Satgas Interdiksi segera dibentuk untuk optimalkan pemberantasan narkotika di Kotim