Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa usulan 17 mantan narapidana kasus korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati Mukomuko tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Terus atas dasar apa kita melakukan sebagai pembina kepegawaian untuk menyetujui atau mengusulkan kembali narapidana untuk status PNS," kata Rohidin di Balai Semarak Kota Bengkulu, Selasa.
Namun jika yang bersangkutan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau proses hukum lainnya yang menghasilkan status hukum pidana korupsi hilang.
Baca juga: Masyarakat dukung pemerintah tindak tegas para mafia tanah
"Ini kewajiban kami sebagai pemerintah daerah memperjuangkan, kenapa tidak kita lakukan, daerah lain bisa itu yang kita lakukan tapi tentunya segala sesuatu keputusan di Menkumham dan Mendagri," ujarnya.
Sebanyak 17 orang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang diberhentikan tidak hormat karena terlibat kasus korupsi sejak 2019 hingga 2020.
Baca juga: Dukung komitmen KPK kejar aset koruptor di luar negeri
Baca juga: Menghukum mati koruptor adalah manifestasi pemberantasan korupsi di Indonesia
Baca juga: KPK catat 86 persen koruptor berpendidikan tinggi