Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Beta Syailendra meminta kepada pemerintah di daerah setempat, bersama sejumlah stakeholder lainnya agar bisa segera mengantisipasi terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Kalau ada di daerah kita jangan sampai ada oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan BBM, karena bisa berdampak ke berbagai hal salah satunya kenaikan harga bahan pokok," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia menuturkan, dengan antisipasinya terkait hal tersebut maka tentunya dampak yang selama ini dirasakan masyarakat, tidak akan terjadi di daerah Palangka Raya.
Maka dari itu agar hal tersebut tidak terjadi, maka pengawasan terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota setempat, benar-benar harus ditingkatkan.
"Apabila ada melihat oknum warga yang melakukan penimbunan BBM subsidi maka segera saja laporkan ke pihak yang berwajib, untuk segera ditindak tegas," ucapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu juga sangat tidak mendukung rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi.
Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM tersebut, tentunya sangat mencekik masyarakat. Apalagi baru saja masyarakat baru saja berusaha memulihkan perekonomian dari pandemi COVID-19 yang hampir dua tahun melanda daerah setempat.
Bahkan akibat dari pandemi banyak pelaku UMKM yang harus gulung tikar, kemudian terpuruk dan berusaha bangkit kembali untuk menstabilkan perekonomian warga.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pengawasan terhadap BBM bersubdisi ditingkatkan
"Rencana kenaikan BBM tersebut juga tidak tepat dan saya sangat menolak. Semoga pemerintah pusat yang katanya mau merencanakan menaikkan harga jual BBM subsidi itu, bisa ditunda," demikian Beta.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober 2022.
"Kalau kita asumsikan volume (BBM) mengikuti selama delapan bulan terakhir , kuota akan habis bulan Oktober, kalau konsumsinya tetap sama, Kata sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat (26/8/2022) lalu.
Baca juga: Ketua DPRD apresiasi layanan di kantor Imigrasi Kota Palangka Raya
Baca juga: Kejuaraan sepeda dunia bawa dampak ekonomi besar bagi Kota Palangka Raya
Baca juga: Masyarakat diminta turut merawat drainase di Palangka Raya
Pemkot Palangka Raya diminta antisipasi terjadinya penimbunan BBM subsidi
Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Beta Syailendra. ANTARA/Adi Wibowo
