Kuala Kurun (ANTARA) -
Legislator Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Untung Jaya Bangas berharap pemerintah pusat lebih terbuka terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA).
"Selama ini DBH SDA masuk begitu saja ke daerah, tanpa kita tahu rumusan pembagiannya. Saya berharap pemerintah pusat bisa lebih terbuka,” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis.
Dia memaparkan, keterbukaan yang dimaksud di sini misalnya Gunung Mas mendapat DBH SDA mineral dan batu bara-landrent sekian miliar, karena hasil produksi batu bara di wilayah setempat sekian ton.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Gunung Mas ini, wajar saja jika daerah ingin mengetahui rumusan pembagian DBH SDA, mengingat SDA itu sendiri berasal dari wilayah setempat.
“Kita jangan hanya diam atau menerima transfer saja dari pusat. Kita harus mengetahui berapa produksi perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Gunung Mas, sehingga kita dapat DBH SDA sekian,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Gumas dorong percepatan penyerapan anggaran di sisa triwulan
Jika diperlukan, wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini juga siap mendampingi perangkat daerah, menanyakan hal itu ke pemerintah pusat.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa UJB ini juga mendorong perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berinovasi, guna mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Perangkat daerah juga harus jeli melihat peluang yang dapat menambah PAD, dari meningkatnya investasi di Gunung Mas. Itu semua demi kemajuan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran investor atau PBS di Gunung Mas harus disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kehadiran PBS malah hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat,” demikian UJB.
Baca juga: Gunung Mas komitmen lakukan konvergensi percepatan penurunan stunting
Baca juga: Dekranasda Gumas siapkan FTM sebagai ajang salurkan bakat
Baca juga: Pemkab Gunung Mas-TNI bersinergi kendalikan inflasi
