Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mempersiapkan rencana relokasi fasilitas umum yang terdampak banjir secara bertahap ke lokasi yang aman dari banjir.
"Saya minta kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan DPUPRPRKP agar segera menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk infrastruktur dan lahan pertanian yang terdampak banjir. Persiapan langkah-langkah penanganannya, kemudian diusulkan di tahun anggaran 2023, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Kamis.
Rencana merelokasi fasilitas umum terdampak banjir seperti sekolah dan puskesmas merupakan langkah pemerintah daerah menyikapi banjir yang semakin sering terjadi. Sepanjang 2022 ini, setidaknya sudah tiga kali terjadi banjir, khususnya di wilayah utara.
Seperti pekan lalu, banjir merendam 27 desa di enam kecamatan. Banjir menyebabkan dampak terhadap 1.793 Kepala keluarga, 6.804 jiwa, 1.295 rumah, 12 rumah ibadah, delapan sekolah dan tiga fasilitas kesehatan.
Relokasi fasilitas umum diperlukan karena banjir diperkirakan akan sering terjadi. Untuk itu perlu direlokasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu saat banjir terjadi.
Tahun ini relokasi mulai dilakukan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Saat ini pembangunan sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target sehingga bisa digunakan pada 2023.
Baca juga: Paspor masa berlaku 10 tahun diterbitkan mulai 12 Oktober 2022
Halikinnor meminta Dinas Pendidikan segera mempersiapkan dan menyampaikan data-data terkait kebutuhan tenaga pengajar dan sarana prasarananya. Data harus valid yang dirinci sampai per kecamatan dan desa. Selanjutnya bersama-sama berupaya untuk mencari solusinya.
Begitu juga Dinas Kesehatan diminta segera mempersiapkan data yang sama terkait dengan tenaga kesehatan dan sarana prasarana penunjangnya yang dirinci sampai tingkat desa dan kecamatan.
"Saya minta BPBD segera mempersiapkan data terkait masyarakat yang terdampak banjir khususnya yang berada di bantaran sungai mulai dari hilir sampai dulu serta dirumuskan langkah-langkah penanganannya baik melalui APBD ataupun APBN serta kepedulian dari pihak perusahaan swasta," demikian Halikinnor.
Baca juga: Legislator Kotim Anang Kapeliyus tutup usia
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi TMMD bantu percepatan pembangunan
Baca juga: Legislator Kotim soroti bantuan untuk korban banjir tidak merata
