Kinerja bupati dan kebijakan Pusat pendorong naiknya APBD Murung Raya di 2023

Puruk Cahu, Kalteng (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin menilai meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2023, tidak lepas dari kinerja dari kepala daerah dalam hal ini bupati serta adanya kebijakan baru dari Pemerintan Pusat.

Hasil rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemkab diproyeksikan APBD tahun 2023 berkisar Rp1,2 triliun naik menjadi Rp1,9 triliun, kata Rahmanto sesudah acara rapat paripurna DPRD Murung Raya, Rabu (12/10) malam.

"Kenaikan itu karena di minggu-minggu terakhir, keluar peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Keuangan yang berimbas APBD mengalami kenaikan yang sangat tajam kurang lebih sekitar Rp700 miliar," ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa terjadinya kenaikan itu bukan datang dengan sendirinya, melainkan tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph bersama-sama dengan DPRD, selanjutnya kenaikan itu juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

Rahmanto mengatakan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan serta mendorong para investor yang berinvestasi di Kalimantan Tengah, terkhusus di Murung Raya agar meningkatkan kegiatannya yang semula dari eksplorasi mesti wajib naik menjadi produksi.

"Ini upaya Presiden dalam rangka mendorong investor untuk bekerja dan mempercepat produksi, dan hasilnya sudah dirasakan dengan naiknya APBD 2023," beber dia.

Atas pencapaian tersebut, Rahmanto juga mengatakan DPRD tentu sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat, juga kepada bupati atas kenaikan APBD yang dalam sejarah berdirinya Murung Raya angka Rp1,9 menjadi yang paling tinggi.

Dalam kesempatan itu juga Rahmanto berharap dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Murung Raya agar program pembangunan yang direncanakan di tahun 2023 nanti, bisa berjalan dengan maksimal.