Buntok (ANTARA) -
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Pathor Rahman mengatakan kejaksaan akan membantu melakukan pendampingan terkait kebijakan pemerintah kabupaten dalam menekan inflasi daerah.
Demikian dikatakannya, saat ramah tamah dengan penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat di Buntok, Selasa.
"Salah satu fungsi pihaknya di kejaksaan melalui bagian perdata dan tata usaha negara akan berkolaborasi untuk melakukan pendampingan," katanya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menkopolhukam mengenai hal itu.
Dia mencontohkan seperti terkait kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) menyikapi inflasi bisa digunakan. Akan tetapi, dengan catatan harus dikerjakan melalui kegiatan padat karya yang sifatnya bisa menyentuh secara langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan melalui Kasi Datun untuk mendampingi dan melakukan mitigasi hal-hal mengenai risiko hukumnya, agar kebijakan terkait penanganan inflasi daerah bisa berjalan dengan baik.
"Sebab, meskipun kebijakannya bertujuan baik, dan kalau tidak dilakukan pendampingan bisa menimbulkan permasalahan hukum di kemudian harinya," terangnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah memberikan hibah untuk rehab total kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
"Alhamdulilah Pemkab Barsel telah memberikan hibah untuk rehab total kantor Kejaksaan Negeri Barito Selatan," ucap Pathor Rahman.
Dikatakannya, sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang untuk lebih meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
Sementara Pj Bupati Barsel, Lisda Arryana pada kesempatan itu menyampaikan kondisi terkini wilayah kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut.
Kegiatan ini dalam upaya meningkatkan akses transportasi masyarakat dari kecamatan ke ibu kota kabupaten, sehingga saling berkesinambungan dengan akses transportasi antar desa dengan pembiayaan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Sedangkan mengenai penanganan inflasi, pemerintah kabupaten telah beberapa kali melaksanakan kegiatan pasar murah. Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap pengendalian inflasi, khususnya pada harga-harga komoditi strategis terutama bahan pokok yang saat ini cenderung mengalami kenaikan.