Buntok (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) setempat selalu dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
"Korpri harus mengubah mind set Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukannya harus dilayani, akan tetapi harus melayani seluruh masyarakat," katanya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Korpri di Buntok, Selasa.
Ia meminta agar ASN bekerja dengan ikhlas dan tuntas, berintegritas dan profesionalitas, dan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan merasa hidup dalam kebersamaan, dan merasa tidak terasingkan atau terpinggirkan, sehingga keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada Pancasila.
Korpri ini sebentar lagi bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan harapan tetap menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN.
"Hal itu dalam mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai bagian integral dari pemerintahan harus terus diperkuat sebagai salah satu komponen yang sangat strategis," kata dia.
Untuk itu ia meminta agar Korpri tetap solid sebagai organisasi di dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung, diformulasikan, dan disalurkan secara proporsional serta profesional.
Lisda Arriyana juga berharap agar Korpri memperkuat soliditas dan solidaritas korps dan perkuat kerja sama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pegang teguh core values aparatur sipil negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif," ucapnya.
Baca juga: POPTI Sampit dibentuk mempermudah penderita thalassemia jalani pengobatan
Korpri diminta melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, dan mengubah pola pikir, cara pikir, dan cara bekerja. Korpri menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.
"Ciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme," tambah dia.
Selain itu juga, antisipasi dini terhadap berita hoax, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024.
"Perkuat peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penjaga NKRI, Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan," pintanya.
Sementara Ketua Panitia Peringatan ke-51 Korpri, Akhmad Akmal Hussein menyampaikan, rangkaian HUT ke-51 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan.
"Pada Jumat (25/11) lalu, kita melaksanakan kegiatan kerja bhakti dan gotong royong di lingkungan kerja masing-masing," terangnya.
Pada hari Minggu (27/11), pihaknya melaksanakan jalan sehat dan senam bersama di Taman Iring Witu Buntok dan kegiatan ini bekerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia yang juga merayakan peringatan HUT ke-77.
"Dalam kegiatan itu, kita membagikan hadiah dan door prize kepada peserta yang terdiri dari ASN, guru, pelajar dan masyarakat," jelas Akhmad Akmal Hussein yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Barito Selatan itu.
Dikatakannya, untuk puncak kegiatan, pihaknya melaksanakan upacara dan setelah upacara dilaksanakan pengambilan sumpah janji Aparatur Sipil Negara, pemotongan nasi tumpeng dan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
"Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan pembagian hadiah bagi pemenang lomba tenis lapangan untuk memeriahkan HUT ke 51 Korpri," demikian Akhmad Akmal Hussein.
Acara upacara peringatan HUT ke-51 Korpri yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Barito Selatan itu dihadiri sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah setempat.
