Pemkot Palangka Raya upayakan percepatan penghapusan kemiskinan
Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan masyarakat di kota setempat.
"Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Harry Maihadi di Palangka Raya, Minggu.
Dia mengatakan, dalam mengupayakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, kunci Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran program.
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem juga sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
"Pemerintah Kota Palangka Raya melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemetaan, menentukan target, menggunakan data, melakukan sinergitas program, optimalisasi penggunaan anggaran, dan menetapkan data sasaran," katanya.
Baca juga: Palangka Raya mulai berikan vaksin penguat dosis kedua untuk lansia
Dalam rangka menyusun kebijakan yang tepat dan merata dalam pengentasan kemiskinan di "Kota Cantik", Bappedalitbang Palangka Raya juga telah menggelar "Focus Group Discussion" (FGD).
"Tema yang kami ambil pada FGD beberapa hari yang lalu itu adalah 'Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Mendukung Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022," kata Harry.
Diikuti berbagai pihak terkait seperti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya, pihaknya mendapatkan berbagai masukan dari berbagai lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Masukan itu seperti dari sisi sosial, sisi pendidikan, sisi kehidupan, sisi pemberdayaan masyarakat hingga sisi penguatan kesehatan dan gizi masyarakat.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap peran aktif masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi dan sektor swasta membantu pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Pemkot diminta segera tebang pohon rawan tumbang di Kota Palangka Raya
Baca juga: Sigit K Yunianto: Cegah korupsi di setiap OPD agar tak hambat pembangunan daerah
"Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya, Harry Maihadi di Palangka Raya, Minggu.
Dia mengatakan, dalam mengupayakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, kunci Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran program.
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem juga sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
"Pemerintah Kota Palangka Raya melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemetaan, menentukan target, menggunakan data, melakukan sinergitas program, optimalisasi penggunaan anggaran, dan menetapkan data sasaran," katanya.
Baca juga: Palangka Raya mulai berikan vaksin penguat dosis kedua untuk lansia
Dalam rangka menyusun kebijakan yang tepat dan merata dalam pengentasan kemiskinan di "Kota Cantik", Bappedalitbang Palangka Raya juga telah menggelar "Focus Group Discussion" (FGD).
"Tema yang kami ambil pada FGD beberapa hari yang lalu itu adalah 'Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Mendukung Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022," kata Harry.
Diikuti berbagai pihak terkait seperti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya, pihaknya mendapatkan berbagai masukan dari berbagai lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Masukan itu seperti dari sisi sosial, sisi pendidikan, sisi kehidupan, sisi pemberdayaan masyarakat hingga sisi penguatan kesehatan dan gizi masyarakat.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap peran aktif masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi dan sektor swasta membantu pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Pemkot diminta segera tebang pohon rawan tumbang di Kota Palangka Raya
Baca juga: Sigit K Yunianto: Cegah korupsi di setiap OPD agar tak hambat pembangunan daerah