Dinas Pendidikan Kotim perjuangkan alih status empat sekolah swasta

Sampit (ANTARA) - Empat sekolah swasta tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah akan ditangani pemerintah agar tetap bisa eksis, caranya dengan menjadikan statusnya menjadi sekolah negeri. 

"Sekolah swasta ini kan di bawah naungan yayasan. Kendala mereka adalah terbatasnya anggaran, makanya dibantu dengan diusulkan menjadi sekolah negeri. Dengan begitu nanti pemerintah yang akan menanganinya," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Susiawati di Sampit, Rabu. 

Empat sekolah swasta yang diusulkan menjadi sekolah negeri itu adalah Sekolah Dasar yang berlokasi di Pantap Desa Penda Durian Kecamatan Mentaya Hulu, Desa Rantau Sawang, Desa Rantau Suang Kecamatan Telaga Antang,  dan Desa Kandan Kecamatan Kota Besi.

Susiawati menjelaskan, empat sekolah swasta itu diibaratkan seperti pepatah yang mengatakan  "Hidup segan mati tak mau". Sekolah tersebut dibutuhkan masyarakat, namun pihak yayasan kesulitan mengembangkan karena keterbatasan anggaran. 

Selain itu, jumlah tenaga pendidiknya juga sangat minim dan jumlah pelajar juga terbatas. Tenaga pendidik yang ada umumnya merupakan tenaga kontrak. 

Baca juga: DPRD berharap Mal Pelayanan Publik mampu tingkatkan pelayanan di Kotim

Tingkat kesejahteraan guru di sekolah swasta sangat variatif. Hal itu lantaran sangat tergantung kemampuan keuangan pihak yayasan. 

Empat SD swasta tersebut umumnya dibangun sekitar tahun 1980-an. Dinas Pendidikan berupaya memperjuangkan alih status menjadi sekolah negeri karena masyarakat masih membutuhkan sekolah-sekolah itu, dibuktikan dengan jumlah rombongan belajar yang masih terpenuhi sesuai aturan. 

"Kita lihat peserta didiknya karena tidak mungkin mereka mencari sekolah yang lain karena untuk mencari sekolah yang lain pun jaraknya sangat jauh. Semoga bisa kita wujudkan di tahun ini," harap Susi. 

Susiawati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pendidikan sangat serius dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Bahkan sesuai perintah Bupati Halikinnor, jangan sampai ada anak putus sekolah karena masalah biaya. 
 
Baca juga: Komisi IV DPRD Kotim minta pembangunan fisik dilaksanakan lebih awal

Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi Sungai Mentaya untuk dongkrak PAD

Baca juga: Apresiasi terobosan Terowongan Nur Mentaya, Legislator sarankan segera dilakukan penataan