Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyatakan berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui indikator mengalami peningkatan diberbagai sektor.
"Pembangunan mulai periode pertama menjadi bupati, sampai masa kepemimpinan kami di periode kedua ini, capaian hasil-hasil pembangunan melalui indikator makro mengalami peningkatan di berbagai sektor," kata Bupati Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Setda Eveready Noor pada saat menutup Musrenbang Kecamatan Gunung Purei di Lampeong, Kamis.
Menurut dia, di bidang pengelolaan keuangan daerah Pemkab Barito Utara telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut sebanyak delapan kali atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara 2014-2021.
"Saat ini kita sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Kalteng atas LKPD kita tahun anggaran 2022 lalu. Semoga kita berhasil kembali memperoleh opini WTP untuk ke-9 kalinya. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan dan kerja keras kita bersama yang selama ini telah berkolaborasi dan bersinergi dengan baik di bawah kepemimpinan kami," kata bupati dalam sambutannya.
Bupati juga mengharapkan ke depannya, pemerintah daerah tetap mampu bersama-sama menjaga dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah yang selama ini telah secara signifikan berdampak positif dan nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
“Besar harapan kami, kiranya pondasi pembangunan yang telah kita bangun selama ini, cukup kokoh untuk menopang keberlanjutan pembangunan daerah ke depannya. Setelah kepemimpinan kami yang Insya Allah berakhir pada 25 September 2023 nanti, saya berharap percepatan pembangunan bisa terus dilanjutkan dengan lebih baik untuk menuju Kabupaten Barito Utara yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” katanya.
Untuk itu diperlukan dukungan, kerja keras, pengertian dan kerja sama dari semua pihak, baik perangkat daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat.
"Saya harapkan setiap tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah agar mentaati aspek hukum dan peraturan perundang-undangan," jelas dia.
