Ketua DPRD Barut minta desa alokasikan dana BABS nol

Muara Teweh (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Utara, Kalimantan Tengah, Hj Mery Rukaini mendorong agar desa di daerah setempat untuk mengalokasikan dana ADD dan DD untuk percepatan pencapaian desa program setop buang air besar sembarangan (BABS) nol.

"Saya berharap agar desa yang belum mencapai BABS nol di tahun 2023 dan memasuki 2024, bisa mengalokasikan dana ADD dan DD untuk percepatan pencapaian desa BABS nol  100 persen pada tahun depan," kata Mery menghadiri Musrenang RKPD di Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Selasa.

Menurut dia, salah satu wujud komitmen nyata pembangunan peduli kesehatan, diantaranya adalah penyiapan desa dengan program BABS nol. 

Hal ini, kata dia, sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang setop buang air besar sembarangan nol. 

"Pencapaian desa yang telah mencapai (BABS nol) pada 2022 baru 16,5 persen atau 17 desa se-Barito Utara," katanya. 

Pada kesempatan itu Ketua Demokrat Barito Utara mengatakan bahwa gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik diwujudkan dengan melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari.

"Selain itu mengonsumsi buah dan sayur sesuai pedoman gizi seimbang, memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali sebagai upaya deteksi dini penyakit, tidak merokok dan memberikan ASI eksklusif pada bayi berusia 0-6 bulan," kata Mery.

Ia juga mengatakan masalah kesehatan balita yang sangat perlu mendapat perhatian  bersama adalah stunting. 

"Mari bersama-sama kita cegah stunting dengan cukupi gizi selama masa kehamilan dan anak sejak usia 0 bulan sampai anak berusia 2 tahun, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi," kata Ketua DPRD. 

Mery juga mengatakan untuk Februari 2023 ini merupakan bulan pemberian vitamin A gratis kepada anak balita. 

"Untuk itu saya selaku Ketua DPRD Barito Utara mengimbau kepada semua masyarakat di Kabupaten Barito Utara agar membawa balita umur 6 bulan sampai dengan umur 5 tahun ke posyandu, polindes, poskesdes maupun puskesmas untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita sehingga dapat terhindar dari stunting," pinta Mery.