Pemprov Kalteng anggarkan Rp100 miliar penanganan karhutla dan banjir

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir yang selama ini bisa mengancam daerah setempat.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Rabu mengatakan dalam penanganan karhutla dan bencana banjir, tentunya yang terpenting disediakan adalah anggaran.

"Kalau anggaran sudah sudah tersedia, maka penanganan juga akan efektif. Untuk tahun ini pemprov menganggarkan Rp100 miliar untuk dua penanganan bencana yaitu karhutla dan banjir," katanya.

Dia menuturkan, cuaca Mei hingga Juli nanti diprediksi akan sangat terik. Maka dari itu pada bulan tersebut pemprov dan kabupaten/kota harus benar-benar memperhatikan terkait bahaya karhutla.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng juga akan dilibatkan dalam penanganan karhutla dan banjir apabila terjadi.

"Untuk Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung menyiapkan anggotanya serta seluruh sarana prasarana (sarpras) untuk mendukung pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi di tahun ini," ucapnya.

Baca juga: Gubernur Kalteng instruksikan TAPD mencermati anggaran berpotensi korupsi

Ditegaskan Sugianto Sabran, untuk lokasi yang rawan dan menjadi langganan karhutla ada di sejumlah daerah. Daerah itu yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau.

Dalam penganggaran penanganan bencana tersebut, Kalteng paling tinggi menganggarkan dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang daerahnya juga sering terjadi karhutla.

"Kita paling besar anggaran terkait penanganan karhutla dan banjir pada tahun ini dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang memiliki persoalan yang sama," ungkapnya.

Ditambahkan orang nomor satu di Pemprov Kalteng itu, para kepala daerah di provinsi setempat tentunya juga harus menganggarkan terkait dana tersebut. Sehingga ketika terjadi karhutla atau banjir daerah tidak kebingungan dalam menanggulangi atau melakukan penanganan tersebut.

"Tidak ada lagi petugas di lapangan yang ditugaskan dalam penanganan karhutla dan bencana banjir mengaku penanganan yang dilakukan terkendala anggaran dengan dalih kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada anggaran bensin dan lain sebagainya," demikian Sugianto Sabran.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemprov Kalteng laksanakan pasar penyeimbang bersubsidi di Kotim

Baca juga: Pemprov Kalimantan Tengah raih penghargaan UHC BPJS Kesehatan

Baca juga: Kalteng gandeng KPK perkuat pendidikan antikorupsi