Muara Teweh (ANTARA) - Komisi III DPRD Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dalam rangka kaji tiru terkait pengelolaan Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru.
"Kami ucapkan selamat datang di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan (julukan Kabupaten Barito Utara) kepada rombongan kunjungan kerja DPRD Kutai Barat dan rombongan, semoga Kabupaten Barito Utara memiliki kesan yang baik di hati bapak ibu sekalian,” kata Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Rabu.
Rombongan Komisi III DPRD Kutai Barat ini diketuai oleh Yono Rustanto Gamas bersama sembilan orang anggotanya. Mereka diterima Sekda Kabupaten Barito Utara Muhlis didampingi Kadis Perhubungan Mihrab Buanapati, Kepala Bandara Muhammad Sidik Endang Setiawan dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Utara Bahrum Pordelin Girsang.
Menurut Muhlis, kondisi Bandara Muhammad Sidik saat ini sudah berjalan, di mana sebelumnya tersebut diresmikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
"Alhamdulillah saat ini Bandara Muhammad Sidik dapat beroperasi. Dan nanti Kepala Dinas Perhubungan bisa menjelaskan kronologis pembangunan bandara dari awal hingga saat ini,” kata Sekda Muhlis.
Dia mengatakan, kondisi Bandara Muhammad Sidik saat ini melonjak sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu penerbangan, dan pada tahun ini penerbangan Lion Air sudah melakukan penerbangan setiap hari.
Sementara, Ketua rombongan Komisi III DPRD Kutai Barat Yono Rustanto Gamas menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutannya yang di berikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Tujuan kami melakukan kunjungan kerja di Barito Utara ini adalah bertujuan untuk mengkaji terkait masalah penerbangan, karena kami dari DPRD Kutai Barat, saya termasuk tim percepatan pembangunan penerbangan di Kabupaten Kutai Barat,” kata Yono.
Dia menyatakan pihaknya melakukan studi banding terkait perjanjian kerja sama (PKS) awal, kemudian uang jaminan. Apakah uang jaminan dan PKS itu ditandatangani antara Pemkab Barito Utara dengan pihak penerbangan Lion Air atau apakah pemkab melakukannya melalu pihak ketiga yang melakukan PKS dengan pihak Lion Air.
“Ini salah satu tujuan kami untuk datang ke Kabupaten Barito Utara, karena di Kutai Barat kami juga mempunyai bandara. Akan tetapi bandara di Kutai Barat tersebut adalah merupakan milik TNI AU yang bekerja sama dengan pihak pemkab setempat. Di mana panjang runway sekitar 1300 meter dan saat ini dalam tahan pembangunan persiapan perpanjangan runway menjadi 1500 meter,” ujar Yono.
