Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan delapan aksi konvergensi sebagai upaya mempercepat penurunan stunting atau gangguan pertumbuhan di wilayah setempat.
"Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu agenda prioritas nasional dan daerah termasuk di Kalimantan Tengah, guna mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Rabu.
Dia menjelaskan, delapan aksi konvergensi penurunan stunting tersebut, dimulai dari menganalisa situasi, menyusun rencana kegiatan, rembuk stunting, pembuatan regulasi, pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi, hingga menggelar review kinerja.
Adapun hingga saat ini berdasarkan evaluasi yang pihaknya lakukan, sebagai gambaran perkembangan pelaksanaan delapan aksi konvergensi di Kalimantan Tengah tahap I 2022, yakni Aksi 1 semua kabupaten/kota sudah 100 persen menyelesaikan aksi, dan Aksi 2 yang sudah melaksanakan aksi 75 persen.
Selanjutnya Aksi 3 ada 81 persen yang sudah melaksanakan, Aksi 4 ada 86 persen, Aksi 5 ada 86 persen, Aksi 6 yang sudah melaksanakan aksi 75 persen, Aksi 7 ada 81 persen yang sudah melaksanakan aksi, serta Aksi 8 sebanyak 45% persen yang sudah melaksanakannya.
Baca juga: Pemprov Kalteng terus berupaya perbaiki berbagai kelemahan dalam LKPD
Dia menjelaskan, dikarenakan masalah stunting dapat menjadi penghambat dari pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan produktif, maka dalam pelaksanaan sudah seharusnya diperlukan penilaian kinerja untuk mengevaluasi pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota.
"Hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan," tuturnya.
Wagub berharap melalui penilaian kinerja delapan aksi konvergensi stunting kabupaten dan kota tahap dua ini, menjadi momentum bagi semua pihak dalam menyamakan persepsi, menyatukan gerak dan langkah, meningkatkan sinergi dan penyelarasan tata laksana, serta ketercapaian program penurunan stunting.
"Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi dan kelompok sasaran prioritas. Dalam mencapainya, memerlukan keselarasan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian," ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan data SSGI pada 2022, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 26,9 persen, yakni mengalami penurunan sebanyak 0,5 dibanding 2021 yang sebelumnya berada di angka 27,4 persen.
Baca juga: WTP ke-9 jadi bukti komitmen Pemprov Kalteng jaga kualitas laporan keuangan
Baca juga: Disdagperin Kalteng targetkan 1.000 pelaku industri terakomodir SIINas pada 2023
Baca juga: Pemprov Kalteng giatkan sidak kendalikan harga bapok jelang Idul Adha
