Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Fajar Hariady mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait larangan ekspor bauksit mentah.
Kebijakan tersebut tentunya akan dapat meningkat keuntungan atau pemasukan bagi pemerintah pusat maupun daerah penghasil bauksit, kata Fajar melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Kamis.
"Jadi, memang tepat adanya kebijakan melarang ekspor bauksit mentah itu, agar ada nilai tambah," ucapnya.
Meski mendukung, Anggota DPRD Kalteng itu menyayangkan adanya informasi terkait sejumlah perusahaan yang dipercaya membangun smelter bauksit, namun hingga kini tak kunjung direalisasikan. Bahkan, berdasarkan temuan Kementerian ESDM, ada yang belum melakukan sama sekali atau hanya berupa lahan kosong.
Fajar mengatakan bahwa informasi dari Kementerian ESDM, pada tahun 2023 ini setidaknya ada 12 perusahaan yang ditargetkan rampung membangun smelter bauksit. Namun, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, baru empat yang selesai, dan delapan diantaranya dilakukan oleh pihak verifikator masih dalam proses pembangunan.
"Kalau dari data Kemen ESDM yang saya baca, perusahaan telah rampung membangun smelter bauksit beberapa diantaranya PT Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang juga melakukan ekspansi," beber dia.
Baca juga: DPRD Kalteng: Pemda harus terus perbaharui kebutuhan daging saat hari besar
Untuk perusahaan yang pembangunan smelternya mangkrak dan tidak ada aktifitas pembangunan, lanjut dia, ada enam di Kalimantan Barat dan satu di Kalteng. Adapun perusahaan yang membangun smelter bauksit di Kalteng yakni PT Parenggean Makmur Sejahtera di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sedangkan enam perusahaan lain yang tak kunjung menyelesaikan pembangunan smelter bauksit di Kalbar yakni, PT Qualitu Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Merau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.
"Jadi, kami berharap perusahaan tambang bauksit di Kalteng segera membangun smelter supaya membawa dampak ekonomi untuk daerah. Apalagi dari tujuh perusahaan tambang bauksite itu, salah satunya ada di Kotim," demikian Fajar.
Baca juga: Penting bagi daerah, Waket DPRD Kalteng turut hadiri GTTGN di Lampung
Baca juga: Memudahkan pendampingan, warga lokal Kalteng diimbau berladang menetap
Baca juga: Generasi muda di Kalteng harus lebih menguasai teknologi
Legislator Kalteng anggap larangan ekspor bauksit mentah menguntungkan
Anggota DPRD Kalimantan Tengah Fajar Hariady. ANTARA/HO-Fajar Hariady.
