Buntok (ANTARA) - Komisi III DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah mendukung langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di daerah ini.
"Karena, percepatan penurunan stunting ini telah menjadi agenda pembangunan nasional," kata ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Hermanes saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu.
Ia mengatakan, hal itu mengacu pada keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor Keputusan 10/M. PPN/HK/02/2021 tertanggal 5 Februari 2021.
"Sedangkan kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu sasaran intervensi penurunan stunting yang terintegrasi sejak 2021 lalu," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini.
Untuk itu, pihaknya sangat mendukung langkah yang telah dilakukan dengan melaksanakan rembuk stunting dan sejumlah kegiatan lainnya hingga ke tingkat desa dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah ini.
Baca juga: Legislator Barsel harapkan program pendidikan dan kesehatan lebih dipertajam
Menurut Hermanes, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di daerah ini sebesar 35,6 persen atau naik 4, 2 persen dari angka 31, 4 persen pada tahun 2021.
Menurut dia, rembuk stunting yang telah dilaksanakan ini merupakan tahun ke tiga dalam mengupayakan solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Ia berharap, dengan telah dilaksanakan kegiatan rembuk stunting tersebut mampu menguatkan komitmen semua pihak dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama-sama serta merealisasikan sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya.
Dia berpendapat, diperlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mengambil perannya masing-masing untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan angka stunting di daerah ini.
"Dengan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Barito Selatan selama ini, diharapkan angka stunting di daerah ini dapat turun sesuai dengan target yang ditentukan," demikian Hermanes.
Baca juga: Pemkab Barsel antisipasi kenaikan harga sembako jelang Idul Adha
Baca juga: Bina Marga DPUPR Barsel targetkan pekerjaan dimulai Juli
Baca juga: Pj Bupati Barito Selatan lantik delapan pejabat fungsional pengawas
