Ketimpangan gender di Kalteng lima tahun terakhir alami penurunan

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 hingga 2022, secara konsisten mengalami penurunan atau berkurang hingga 0,039 poin.

Penurunan yang rata-rata 0,01 poin per tahun itu mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan di provinsi ini membaik, kata Kepala BPS Kalteng Eko Maroso di Palangka Raya, Rabu.

"Terbesar penurunan ketimpangan gender itu terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 0,024 poin. Utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam dimensi pemberdayaan," ucapnya.

Dikatakan, keterwakilan perempuan di legislatif di provinsi ini pun mengalami meningkat dari 24,44 persen pada tahun 2018 menjadi 35,56 persen pada tahun 2019. Kemudian Persentase perempuan dengan pendidikan SMA ke atas meningkat dari 29,96 persen pada tahun 2018 menjadi 31,00 persen pada tahun 2019.

"Tiga dimensi pembentuk IKG pun secara konsisten mengalami perbaikan. Di mana dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Dimensi pemberdayaan, dan Dimensi pasar tenaga kerja, pun semakin setara," kata EKo.

Baca juga: Ketua DPRD: Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng harapannya dijabat putra daerah

Untuk capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di tingkat kabupaten/kota di Kalteng selama kurun waktu 2018-2022,  mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Setiap tahun sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender.

Kepala BPS Kalteng mengatakan, pada tahun 2022, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Palangka Raya, diikuti oleh Barito Timur, dan Kotawaringin Timur. Selama tahun 2021-2022, sebanyak 10 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender.

"Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barito Utara yang mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi," demikian Eko.

Baca juga: Diskop UKM Kalteng latih komunitas masyarakat hutan dalam pengelolaan kerajinan getah nyatu

Baca juga: Kemendagri diminta buka data nama calon penjabat kepala daerah

Baca juga: Laporkan oknum petugas PLN bila kenakan biaya tambah daya listrik di Palangka Raya