Pemkab Kotim berharap percepatan konversi gas di enam kecamatan

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta percepatan program konversi minyak tanah ke gas elpiji bagi enam kecamatan yang saat ini belum masuk program tersebut. 

"Besar harapan kami ini mendapat perhatian dari DPR RI, BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga. Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang selama ini diberikan dalam mendukung upaya pemerintah daerah memulihkan kembali perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur di sektor minyak dan gas," Bupati Halikinnor di Sampit, Sabtu. 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri seminar umum diseminasi informasi BPH Migas dan DPR RI. Hadir anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Mukhtarudin. 

Dirinya telah mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kg sebanyak 6,4 juta kg atau 2,1 juta tabung untuk rumah tangga miskin dan UMKM di enam kecamatan yang belum masuk program konversi minyak tanah ke gas. 

Enam kecamatan tersebut yaitu Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang dan Antang Kalang. Saat ini sebagian warga di enak kecamatan itu secara mandiri sudah beralih menggunakan gas. 

Halikinnor dengan bantuan fasilitas dari anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin telah melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 

Pertemuan itu untuk menyampaikan usulan konversi minyak tanah gas di enam kecamatan yang masih mendapat kuota minyak tanah karena memang pada kenyataannya masyarakat sudah beralih secara mandiri menggunakan elpiji tabung 3 kg. 

Baca juga: Kotim ikuti 9 cabang lomba di MTQ Korpri Kalteng

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melaksanakan rapat teknis bersama pemangku kepentingan terkait dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk proses konversi minyak tanah ke elpiji tabung 3 kg yang selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah menyadari, usulan ini tentunya ini aka berhubungan dengan biaya atau anggaran APBN. Meski begitu, pihaknya berharap pemerintah pusat segera melakukan konversi terhadap enam kecamatan tersebut. 

"Kita juga berharap agar spekulan-spekulan yang selama ini kadang-kadang memanfaatkan kelangkaan gas elpiji ini untuk mengeruk keuntungan. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat kita. Mudah-mudahan konversi enam kecamatan ini segera terwujud," tambahnya. 

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023 secara umum andil inflasi dari bahan bakar minyak dan kelompok bahan bakar rumah tangga masih dalam kondisi normal atau wajar.

Kelompok bahan bakar rumah tangga pada September 2023 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen dan ambil komoditas bensin 0,102 persen. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus melakukan upaya untuk membantu kelancaran distribusi kepada pengguna bahan bakar minyak, terutama minyak yang bersubsidi. 

Untuk membantu dalam hal pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggandeng DPC Organda untuk penyaluran dan pengawasan kepada anggota Organda agar kuota yang ada tidak bisa digunakan maka untuk memberikan rekomendasi tentunya sesuai ketentuan regulasi yang ada.

Kenaikan inflasi di Kota Sampit, biasanya salah satunya karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah membuat harga eceran tertinggi elpiji 3 kg sesuai ketentuan. Ini perlu sidang tapi karena pasokan kurang akan mengakibatkan permintaan tinggi sehingga banyak spekulan menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ada. 

Baca juga: Hujan deras di Sampit hasil modifikasi cuaca

Baca juga: Hujan deras disertai petir melanda Sampit

Baca juga: Legislator Kotim desak peningkatan jalan Kampung Bangkirai