Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Indra Gunawan meminta pencegahan ditekankan agar tidak terjadi konflik sosial di wilayah Gumi Jari Janang Kalalawah.
"Jika sampai terjadi konflik sosial maka akan berpengaruh terhadap masyarakat, aparat, dan pertumbuhan ekonomi," kata Indra Gunawan di Tamiang Layang, Selasa.
Menurutnya, untuk mencegah konflik itu penting diambil kebijakan karena biaya pemulihan pasca terjadinya konflik sosial sangat tinggi.
Dia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan sejahtera di wilayah Kabupaten Barito Timur.
Indra juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
Indra juga mengapresiasi kehadiran dan kesepemahaman dari berbagai elemen masyarakat yang saling mendukung dalam menjaga ketenteraman, keamanan dan keadamaian sehingga Barito Timur tidak terjadi konflik sosial hingga saat ini.
"Saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap utuh menjaga ketenteraman, kedamaian dan keamanan walaupun dalam beberapa waktu ke depan kita dihadapkan dengan tahun politik melalui Pemilu 2024,” jelas Indra.
Baca juga: Pemkab Bartim segera tertibkan APK di luar ketetapan zonasi
Baca juga: Pemkab Bartim segera tertibkan APK di luar ketetapan zonasi
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Timur, Anda Kriselina menjelaskan, pelaksanaan rapat penanganan konflik tingkat Kabupaten Barito Timur 2023 merupakan implementasi dari pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
"Ini merupakan antisipasi jika terjadi dan bagaimana penanganan konflik sosialnya," kata Anda Kriselina.
Rapat itu dipimpin langsung Penjabat Bupati Barito Timur, Indra Gunawan yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi Vertikal, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
Baca juga: Pj Bupati Bartim dukung upaya bersama penyelesaian batas desa
Baca juga: Penjabat Bupati Bartim sampaikan pengajuan Raperda APBD 2024
Baca juga: RSUD Tamiang Layang raih predikat paripurna dari LARSI
Baca juga: Pj Bupati Bartim dukung upaya bersama penyelesaian batas desa
Baca juga: Penjabat Bupati Bartim sampaikan pengajuan Raperda APBD 2024
Baca juga: RSUD Tamiang Layang raih predikat paripurna dari LARSI
