Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan sikap netral seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) penting untuk dilaksanakan demi menjaga legitimasi hasil Pemilu 2024.
"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," kata dia, dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.
Dalam kesempatan itu dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk proaktif mengawasi netralitas KPU demi mencapai legitimasi hasil pemilu. "Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," katanya.
Selain itu, kata dia, KPU juga harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya secara baik, secara langsung, bebas rahasia dan tanpa diskriminasi.
Di hadapan sekitar 6.183 peserta kegiatan, dia menyebut KPU dan Badan Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab mencerahkan pemilih untuk menghasilkan pemilih yang cerdas. "Layani semuanya. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas, jangan percaya yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," katanya.
Ia bilang pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan Pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat memilih dan menjadi pemilih yang cerdas.
'Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil, Pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar," ujarnya.
Jokowi: KPU harus betul-betul netral dan tidak memihak
Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). (ANTARA/Indra Arief.)
