Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie mengaku mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dalam memperjuangkan percepatan pemerataan minyak dan gas bumi atau migas di daerah ini.
"Kita tahu BBM (bahan bakar minyak) dan gas mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat kita. Kalau distribusi lancar dan mencukupi, saya yakin ini akan berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian kita," kata Rinie di Sampit, Rabu.
Menurut Rinie, masyarakat masih sering mengeluhkan terkait pasokan dan harga migas. Terlebih di daerah pelosok, harga minyak dan gas jauh lebih tinggi dan terkadang sulit didapat.
Kondisi ini membawa dampak luas, seperti tingginya harga kebutuhan pokok serta meningkatnya biaya produksi usaha. Akhirnya, kenaikan harga pun terjadi dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.
Rinie juga menyinggung masalah konversi minyak tanah ke gas yang belum tuntas dilaksanakan di Kotawaringin Timur. Saat ini masih ada enam kecamatan yang belum termasuk dalam program ini padahal masyarakat setempat sudah beralih menggunakan gas elpiji karena sudah sangat sulit mendapatkan minyak tanah.
Masalah ini perlu menjadi perhatian serius. Tidak hanya terkait kuotanya, tetapi juga rantai distribusinya agar lancar dan tepat sasaran sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, pelaku usaha dan pihak lainnya. DPRD tentu akan mendukung penuh upaya tersebut karena ini merupakan aspirasi masyarakat.
"Ini kaitannya dengan kewenangan di tingkat pusat, makanya kita di daerah harus bersama-sama terus menyuarakannya agar pemerataan BBM dan gas di daerah kita ini mendapat perhatian serius," demikian Rinie.
Baca juga: Kotim melestarikan kuliner tradisional lewat lomba malamang
Bupati Halikinnor saat menghadiri Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit, Senin (22/4) lalu, meminta Hiswana Migas atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi membantu memperjuangkan realisasi program konversi minyak tanah ke gas di daerah ini agar segera tuntas.
"Dari 17 kecamatan, masih ada enam kecamatan yang belum masuk program konversi minyak tanah ke gas. Padahal, kini masyarakat di enam kecamatan itu sudah beralih ke gas, sehingga mereka mencari gas dari kecamatan lainnya," kata Halikinnor.
Sampai tahun ini juga belum selesai proses konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram di enam kecamatan, yaitu Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang dan Antang Kalang.
Distribusi pangkalan serta harga di atas HET juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Ini diharapkan menjadi prioritas dari Pertamina dan Hiswana Migas sampit untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan.
Sektor perekonomian ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas berpengaruh signifikan pada kegiatan transportasi, perikanan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor lainnya.
Ketersediaan gas elpiji 3 kilogram, harga eceran tertinggi (HET) dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Tercatat Maret 2024, kelompok bahan bakar rumah tangga memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year sebesar 0,03 persen.
Halikinnor menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan terus berkomitmen untuk mendukung Pertamina sebagai operator penyalur minyak dan gas dalam melaksanakan kebijakan distribusi minyak dan gas dari pemerintah pusat, baik pelaksanaan BBM 1 harga melalui SPBU 1 harga, pembangunan Pertashop di seluruh pelosok serta kegiatan PT Pertamina lainnya.
Baca juga: Pabrik pakan ikan Kotim siap sediakan produk dengan harga terjangkau
Baca juga: Wabup Kotim kunjungi warga telantar di rumah singgah
