Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah dan pihak terkait lainnya serius menangani berbagai permasalahan ataupun konflik antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS).
"Kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini harus mendapat perhatian serius, sehingga konflik dapat secepat mungkin diselesaikan dan tidak berlarut-larut," kata Freddy Ering di Palangka Raya, kemarin.
Legislator Kalteng itu juga meminta baik pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi terkait agar menangani dengan serius, adil dan transparan. Hal ini penting, mengingat konflik yang terjadi telah menelan korban jiwa.
Penyelesaian kasus yang terjadi tidak hanya upaya mencari titik terang penanganan permasalahan tersebut, akan tetapi sebagai upaya memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius.
"Ya, kalau tidak ini akan menimbulkan apatisme terhadap hukum dan pemerintahan dan akan terus menghantui proses pembangunan hukum di daerah ini," ucapnya.
Diharapkan dengan kepekaan pemerintah terhadap penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PBS dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Tentunya hal ini juga akan membawa iklim investasi yang baik dan masyarakat yang sejahtera.
"Harus sama-sama saling berkoordinasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan dan masyarakat, supaya tidak ada permasalahan yang terjadi," demikian Freddy Ering.
Berita Terkait
Kesinambungan pembangunan jadi rekomendasi Konferensi Cendekiawan dan akademisi Katolik Kalteng
Sabtu, 16 November 2024 21:54 Wib
Gubernur Kalteng ajak Pemuda Katolik jadi pelopor masyarakat adil dan bermartabat
Sabtu, 16 November 2024 14:55 Wib
Disdik Fun Run 5K wujudkan generasi muda sehat di Kalimantan Tengah
Sabtu, 16 November 2024 13:31 Wib
Dinsos Kotim hentikan penyaluran bansos sampai Pilkada selesai
Jumat, 15 November 2024 17:39 Wib
KPU Kalteng tetapkan 22 TPS khusus pada Pilkada 2024
Jumat, 15 November 2024 17:35 Wib