Kadin Kotim suarakan penguatan perdagangan dan investasi di BEF
Sampit (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur Susilo berkesempatan menyuarakan pentingnya penguatan perdagangan dan investasi saat dia mewakili Kalimantan Tengah dalam acara Borneo Economic Forum (BEF) yang digelar di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Selasa.
"Penguatan perdagangan dan investasi itu sangat penting. Termasuk bagi daerah kita di Sampit sebagai segitiga emas ekonomi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah penyangga Industri terbesar IKN (Ibu Kota Nusantara) harus ada sinergi hilirisasi semua wilayah yang ada di Borneo," kata Susilo.
Borneo Economic Forum atau Forum Ekonomi Borneo merupakan sebuah wadah diskusi yang digagas oleh Borneo Economic Community (BEC), Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Indonesia dan Kadin Kalimantan.
Kali ini forum ini mengangkat topik tentang konektivitas regional dalam kaitannya dengan jalan menuju pertumbuhan inklusif. Sasarannya tentu mencari gagasan bersama dalam memajukan perekonomian di Kalimantan.
Forum ini tidak hanya mencakup wilayah Kalimantan sebagai sebuah wilayah administrasi di Indonesia, tetapi juga wilayah negara sekitar yang secara geografis atau di dunia internasional sering disebut Pulau Borneo.
Untuk itulah forum ini juga melibatkan organisasi dan pengusaha dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam dan Thailand.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid, perwakilan dari Brunei Darussalam Puan Haslina Tayib dan lainnya. Forum ini dinilai penting sebagai wadah bersama untuk menyamakan persepsi, saling berbagi informasi serta menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi.
Pulau Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di pusat Asia Tenggara maritim dan tepat di garis ekuator. Pulau ini memiliki populasi lebih dari 24 juta jiwa dan diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat besar.
Hutan hujan alami Borneo, yang sering dijuluki sebagai paru-paru dunia, merupakan hutan hujan bersebelahan terbesar di Asia dan salah satu hutan hujan tertua di dunia.
Keanekaragaman pulau ini terlihat jelas dalam tujuh ekoregion berbeda yang membentuk pulau-pulau tersebut, mulai dari hutan hujannya yang lebat, hutan rawa gambut di sepanjang pantainya, hutan bakau, dan pegunungan.
Baca juga: Polres Kotim tangkap 130 pencuri buah sawit
Borneo Economic Forum menjadi wadah yang digagas bersama dengan perwakilan regional Kadin di Kalimantan, ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dan Borneo Economic Community (BEC).
Forum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan regional di seluruh wilayah di Pulau Borneo, khususnya yang mencakup perwakilan bisnis dari Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Berbagai sub-wilayah termasuk Borneo memang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai aspek untuk integrasi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.
Melalui Borneo Economic Forum ini, Kadin Indonesia juga mendorong kerja sama lebih lanjut dengan bisnis-bisnis utama, khususnya pada konektivitas dan promosi perdagangan dan investasi di seluruh pulau. Pertumbuhan Borneo adalah pertumbuhan Asia Tenggara, dan harus didorong secara inklusif oleh partisipasi bisnis lokal.
Sementara itu, Borneo Economic Community (BEC) sebagai wadah akan menjadi program kolaborasi yang digerakkan oleh bisnis sub-regional untuk mewujudkan visi sentralitas ASEAN dan masyarakat Digital ASEAN di sub-wilayah Borneo.
BEC diharapkan dapat berfungsi sebagai kelompok dampak bisnis yang inklusif dan berfokus pada keberlanjutan bagi bisnis-bisnis Borneo serta para profesional dalam disiplin ilmu yang sedang berkembang, termasuk mereka yang berkecimpung dalam ekonomi gig atau pekerjaan sistem kontrak berbasis digital, kreator, dan kerja jarak jauh.
BEC berupaya mempromosikan dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di setiap wilayah yang diwakili oleh mitra utama yang menandatangani pernyataan kerja sama, sambil menjajaki peluang untuk kolaborasi, inovasi, dan investasi yang bermanfaat.
Tujuan lainnya yaitu berupaya mengatasi tantangan dan peluang bisnis yang beroperasi di Borneo, dengan menyoroti “suara dari lapangan” dalam bentuk perhatian, umpan balik, dan saran, dengan kepemimpinan bisnis ASEAN yang lebih luas.
BEC juga menjadi wadah untuk mengembangkan kerja sama bersama untuk mendorong ekosistem digital sub-regional untuk mobilitas, kerja sama, dan integrasi di antara mitra utama dan mitra rekanannya di dalam dan di luar Borneo
Susilo menilai forum ini sangat strategis dalam membangun sinergi untuk meningkatkan perekonomian. Terlebih dengan kehadiran IKN di Kalimantan, diyakini akan peluang baru bagi peningkatan perekonomian di Kalimantan yang diharapkan juga berimbas positif ke Kotawaringin Timur.
"Kami tentu senang bisa hadir dalam forum istimewa ini karena banyak hal positif yang didapat. Bahkan Kadin Kotim akan diundang di Forum Bisnis ASEAN di Brunei Darussalam pada tanggal 1-3 Oktober 2024 nanti," demikian Susilo.
Baca juga: Lapas Sampit bersinergi dengan Disdukcapil Kotim sinkronisasi adminduk WBP
Baca juga: Periode baru DPRD Kotim diharapkan lebih optimal memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
Baca juga: KPU Kotim ajukan penundaan pelantikan caleg tersangkut pidana korupsi
"Penguatan perdagangan dan investasi itu sangat penting. Termasuk bagi daerah kita di Sampit sebagai segitiga emas ekonomi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah penyangga Industri terbesar IKN (Ibu Kota Nusantara) harus ada sinergi hilirisasi semua wilayah yang ada di Borneo," kata Susilo.
Borneo Economic Forum atau Forum Ekonomi Borneo merupakan sebuah wadah diskusi yang digagas oleh Borneo Economic Community (BEC), Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Indonesia dan Kadin Kalimantan.
Kali ini forum ini mengangkat topik tentang konektivitas regional dalam kaitannya dengan jalan menuju pertumbuhan inklusif. Sasarannya tentu mencari gagasan bersama dalam memajukan perekonomian di Kalimantan.
Forum ini tidak hanya mencakup wilayah Kalimantan sebagai sebuah wilayah administrasi di Indonesia, tetapi juga wilayah negara sekitar yang secara geografis atau di dunia internasional sering disebut Pulau Borneo.
Untuk itulah forum ini juga melibatkan organisasi dan pengusaha dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam dan Thailand.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid, perwakilan dari Brunei Darussalam Puan Haslina Tayib dan lainnya. Forum ini dinilai penting sebagai wadah bersama untuk menyamakan persepsi, saling berbagi informasi serta menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi.
Pulau Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di pusat Asia Tenggara maritim dan tepat di garis ekuator. Pulau ini memiliki populasi lebih dari 24 juta jiwa dan diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat besar.
Hutan hujan alami Borneo, yang sering dijuluki sebagai paru-paru dunia, merupakan hutan hujan bersebelahan terbesar di Asia dan salah satu hutan hujan tertua di dunia.
Keanekaragaman pulau ini terlihat jelas dalam tujuh ekoregion berbeda yang membentuk pulau-pulau tersebut, mulai dari hutan hujannya yang lebat, hutan rawa gambut di sepanjang pantainya, hutan bakau, dan pegunungan.
Baca juga: Polres Kotim tangkap 130 pencuri buah sawit
Borneo Economic Forum menjadi wadah yang digagas bersama dengan perwakilan regional Kadin di Kalimantan, ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dan Borneo Economic Community (BEC).
Forum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan regional di seluruh wilayah di Pulau Borneo, khususnya yang mencakup perwakilan bisnis dari Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Berbagai sub-wilayah termasuk Borneo memang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai aspek untuk integrasi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.
Melalui Borneo Economic Forum ini, Kadin Indonesia juga mendorong kerja sama lebih lanjut dengan bisnis-bisnis utama, khususnya pada konektivitas dan promosi perdagangan dan investasi di seluruh pulau. Pertumbuhan Borneo adalah pertumbuhan Asia Tenggara, dan harus didorong secara inklusif oleh partisipasi bisnis lokal.
Sementara itu, Borneo Economic Community (BEC) sebagai wadah akan menjadi program kolaborasi yang digerakkan oleh bisnis sub-regional untuk mewujudkan visi sentralitas ASEAN dan masyarakat Digital ASEAN di sub-wilayah Borneo.
BEC diharapkan dapat berfungsi sebagai kelompok dampak bisnis yang inklusif dan berfokus pada keberlanjutan bagi bisnis-bisnis Borneo serta para profesional dalam disiplin ilmu yang sedang berkembang, termasuk mereka yang berkecimpung dalam ekonomi gig atau pekerjaan sistem kontrak berbasis digital, kreator, dan kerja jarak jauh.
BEC berupaya mempromosikan dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di setiap wilayah yang diwakili oleh mitra utama yang menandatangani pernyataan kerja sama, sambil menjajaki peluang untuk kolaborasi, inovasi, dan investasi yang bermanfaat.
Tujuan lainnya yaitu berupaya mengatasi tantangan dan peluang bisnis yang beroperasi di Borneo, dengan menyoroti “suara dari lapangan” dalam bentuk perhatian, umpan balik, dan saran, dengan kepemimpinan bisnis ASEAN yang lebih luas.
BEC juga menjadi wadah untuk mengembangkan kerja sama bersama untuk mendorong ekosistem digital sub-regional untuk mobilitas, kerja sama, dan integrasi di antara mitra utama dan mitra rekanannya di dalam dan di luar Borneo
Susilo menilai forum ini sangat strategis dalam membangun sinergi untuk meningkatkan perekonomian. Terlebih dengan kehadiran IKN di Kalimantan, diyakini akan peluang baru bagi peningkatan perekonomian di Kalimantan yang diharapkan juga berimbas positif ke Kotawaringin Timur.
"Kami tentu senang bisa hadir dalam forum istimewa ini karena banyak hal positif yang didapat. Bahkan Kadin Kotim akan diundang di Forum Bisnis ASEAN di Brunei Darussalam pada tanggal 1-3 Oktober 2024 nanti," demikian Susilo.
Baca juga: Lapas Sampit bersinergi dengan Disdukcapil Kotim sinkronisasi adminduk WBP
Baca juga: Periode baru DPRD Kotim diharapkan lebih optimal memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
Baca juga: KPU Kotim ajukan penundaan pelantikan caleg tersangkut pidana korupsi