Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Arif menekankan perlu sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah kota bersama PT Pertamina, terkait penggunaan aplikasi MyPertamina kepada masyarakat.
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh hanya serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti Pertamax, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” katanya di Palangka Raya, Minggu.
Arif mengaku mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Namun, penggunaan barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi, perlu diklasifikasikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
"Misalnya penggunaan aplikasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat mampu, sementara masyarakat menengah ke bawah tidak perlu," ucapnya.
Baca juga: Berikut pesan Ketua Sementara DPRD untuk pelamar CPNS di Palangka Raya
Hal tersebut dilakukan agar penggunaan aplikasi tidak membebani masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki telepon seluler canggih untuk memindai barcode di aplikasi MyPertamina.
Dia menilai penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler canggih dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
"Karena siapa tahu ada masyarakat menengah ke bawah yang handphonenya hanya bisa untuk pesan singkat dan telepon saja atau android tetapi versi yang terdahulu. Sementara aplikasi ini kan tentunya memerlukan jenis android yang terbaru," ujarnya.
Untuk itu Arif meminta adanya evaluasi dalam penerapan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Jangan sampai tujuan pemerintah untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi agar dapat tepat sasaran, justru menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
"Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini," demikian Arif.
Baca juga: DPRD ingatkan peran penting guru cegah kekerasan di sekolah
Baca juga: Pj Ketua TP PKK Palangka Raya dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu
Baca juga: Pemkot Palangka Raya terima penghargaan tangani stunting
Berita Terkait
Subandi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Kamis, 10 Oktober 2024 23:42 Wib
Terlilit utang di bank, pria di Palangka Raya nekat curi rokok senilai Rp240 juta
Kamis, 10 Oktober 2024 20:54 Wib
Enam UMK Palangka Raya lolos Pertamina UMK Academy kelas nasional
Kamis, 10 Oktober 2024 20:52 Wib
Cegah kebakaran melalui pengaktifan poskamling dan periksa instalasi listrik
Kamis, 10 Oktober 2024 19:00 Wib
Jabat Wakil Ketua DPRD Palangka Raya, Nenie siap bekerja maksimal
Kamis, 10 Oktober 2024 18:40 Wib
Disdik Kota Palangka Raya gelar pemilihan guru dan kepsek berprestasi
Kamis, 10 Oktober 2024 18:37 Wib
Generasi muda Kalteng diminta lestarikan adat istiadat
Kamis, 10 Oktober 2024 9:28 Wib
DPKUKMP Palangka Raya dampingi pelaku usaha input Aplikasi OSS-RBA
Rabu, 9 Oktober 2024 19:23 Wib