Nanga Bulik (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah secara konsisten terus mengawal pengendalian inflasi di daerah setempat agar tidak terjadi lonjakan.
Untuk itu, Pemkab Lamandau juga terus memperkuat sinergi bersama jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar langkah-langkah intervensi yang dilakukan sesuai dengan keperluan daerah.
Pj Bupati Lamandau Said Salim kembali mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui konferensi video bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu, (2/10).
Plt Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir saat memimpin Rakor mengatakan, pelaksanaan kegiatan rakor ini merupakan tindak lanjut data inflasi terbaru yang telah dirilis BPS sehari sebelumnya.
Pada kesempatan tersebut, Tomsi menyoroti tiga hal yaitu keakuratan angka-angka yang telah dirilis oleh BPS, selanjutnya keterkaitan antara deflasi atau penurunan angka inflasi dengan daya beli masyarakat.
"Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik, kami mohon pemerintah daerah sesuai dengan tusi masing-masing untuk betul-betul mengkritisi daerahnya, sehingga hasil yang telah kita capai diupayakan untuk kita pertahankan”, ucapnya.
Saat rakor tersebut, BPS RI menyampaikan inflasi di Indonesia pada bulan September 2024 secara m-to-m mengalami deflasi sebesar -0,12%, dengan inflasi y-on-y sebesar 1,84%, dan inflasi tahun kalender adalah 0,74%.
Kondisi ini adalah deflasi kelima dalam tahun 2024, komponen yang memberikan andil deflasi m-to-m terbesar dari makanan, minuman dan tembakau, selanjutnya dari sektor transportasi karena ada penurunan harga BBM.
