Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid mendorong sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat meningkatkan sinergi dengan bersama Badam Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam mencegah terjadinya banjir di daerah wilayah ini.
"Kita semua tahu saat ini Kalteng telah mulai memasuki musim penghujan, sehingga harus ada upaya yang konkret dari pemerintah untuk mencegah banjir," kata Hafid di Palangka Raya, Jumat.
Menurut dirinya, dengan menjalin sinergi dengan BMKG, Pemda bisa mendapatkan data yang bisa memprediksi kondisi cuaca bakal terjadi di provinsi terluas di Indonesia ini. Dengan demikian, pemerintah bisa mengambil langkah dalam menangani kondisi musim hujan yang berpotensi dapat menyebabkan banjir di kawasan daratan rendah di Kalimantan Tengah.
"Data dari BMKG itu, bisa juga landasan pemda dalam memetakan kawasan-kawasan yang rawan banjir, sehingga kedepan bisa menyiapkan petugas untuk melakukan pemantauan di lokasi-lokasi yang sudah dipetakan," ucapnya.
Mantan Ketua PWI Kotawaringin Timur ini juga meminta kepada pemerintah agar dapat gencar melakukan edukasi dan peringatan dini terkait waspada banjir di lokasi yang sudah dipetakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal di permukiman dataran rendah, dapat lebih waspada ketika terjadi kenaikan debit air secara signifikan.
"Jadi masyarakat itu kalau sering diingatkan, akan lebih waspada. Dengan demikian masyarakat tentunya bisa mempersiapkan diri untuk mengungsi ketika banjir tiba," ujarnya.
Baca juga: Generasi muda di Kalteng harus lebih mampu bersaing di IKN
Mantan Ketua Karang Taruna Kalimantan Tengah ini juga meminta kepada pemerintah kabupaten maupun kota, agar dapat menjalin koordinasi bersama pemerintah provinsi dalam memberikan data pencegahan banjir.
Hal ini dilakukan agar pemerintah provinsi dapat menentukan langkah dalam memberikan bantuan penanganan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sesuai dengan tingkat keparahan banjir.
"Data yang terpusat itu sangat penting. Jadi pemerintah provinsi bisa menentukan, berapa petugas atau bantuan seperti apa yang akan disalurkan ke suatu daerah ketika terjadi banjir," demikian Abdul Hafid.
Baca juga: Baru dua parpol ajukan nama pimpinan DPRD Kalteng 2024-2029
Baca juga: Legislator Kalteng: Pjs Bupati harus mampu bawa dampak perubahan
Baca juga: Pemerintah daerah diminta pastikan pembangunan di Kalteng merata
