Sampit (ANTARA) - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah dinilai berjalan dengan baik terbukti dengan minimnya protes atau keberatan yang diterima pihak penyelenggara selama tahapan berlangsung.
“Hasil evaluasi dan masukan beberapa pihak bahwa Pilkada kali ini sudah berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan minimnya keberatan baik sesama penyelenggara maupun pihak luar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim Muhammad Rifqi di Sampit, Senin.
Penilaian tersebut berdasarkan hasil forum group discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi pemilihan 2024 yang digelar KPU Kotim melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Bawaslu, Badan Kesbangpol, Kejari Kotim, BKAD Kotim, dan partai politik.
Rifqi menjelaskan, FGD ini digelar sesuai dengan surat arahan dari KPU RI agar KPU provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan diskusi untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada pada 2024 lalu.
Sebelum melaksanakan FGD, terdapat kuesioner dari pusat yang menjadi indikator dalam mengevaluasi pelaksanaan Pilkada.
“Jadi setelah kuesioner itu dijawab secara internal, maka FGD ini untuk memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan melalui kuesioner tersebut,” imbuhnya.
Ada empat topik pembahasan dalam FGD tersebut, meliputi tahapan pemilihan, non tahapan, kelembagaan dan faktor eksternal. Masing-masing komisioner juga menyampaikan sejumlah catatan yang menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Beberapa catatan yang dimaksud antara lain, pemutakhiran data pemilih, pengelolaan SDM di tingkatan badan ad hoc, teknis pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi, tata kelola logistik, hingga masukan atau saran dari instansi terkait.
Baca juga: Pemkab Kotim optimalkan pasar murah cegah lonjakan harga selama Ramadhan
Kendati demikian, secara umum pelaksanaan Pilkada di Kotim berjalan lancar, bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan KPU Kotim sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan bisa mempertahankan kredibilitas tersebut kedepannya.
Namun, Rifqi juga mengakui bahwa dari segi partisipasi pemilih pada Pilkada Kotim 2024 masih belum bisa mencapai target yang diharapkan, yakni kurang lebih hanya 67 persen dari 309.973 daftar pemilih tetap (DPT), sedangkan target awalnya adalah 80 persen.
“Hal ini memang menjadi salah satu catatan kami, meski begitu beberapa pihak juga memahami bahwa banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih,” ujarnya.
Lanjutnya, beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi pemilih pada Pilkada dibandingkan dengan Pilpres yang sama-sama dilaksanakan pada 2024 lalu ini, salah satunya dari segi antusiasme masyarakat dalam memilih presiden dibandingkan kepala daerah.
Disamping itu, upaya meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga dari lembaga lainnya baik sesama penyelenggara, pemerintah daerah, maupun partai politik agar mendorong masyarakat menggunakan hak pilih.
Terlepas dari itu, hal ini tetap menjadi perhatian pihaknya kedepan untuk meningkatkan sinergisitas dengan Disdukcapil setempat, khususnya dalam pemutakhiran data pemilih karena syarat pemilih di antaranya adalah memiliki identitas diri berupa KTP.
Setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim terpilih periode 2025-2030, yakni Halikinnor dan Irawati, selanjutnya KPU Kotim akan terus menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Jadi setelah pemilihan selesai masih ada tanggung jawab KPU sesuai amanat Undang-Undang, yakni pendidikan politik bagi masyarakat termasuk sosialisasi yang terus dilakukan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” demikian Rifqi.
Baca juga: Jelang pensiun, PNS Pemkab Kotim dilatih berwirausaha
Baca juga: MBG perdana di Kotim dinikmati 2.890 pelajar
Baca juga: DLU tawarkan diskon tarif untuk sukseskan angkutan Lebaran di Sampit
