Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti kinerja puskesmas pembantu (pustu) yang belum optimal dan mendorong Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pustu.
“Kami minta paling tidak ada pengawasan operasional terhadap masing-masing pustu yang ada di Kotim, karena tidak sedikit warga yang mengeluhkan terkait operasional pustu yang kurang optimal,” kata Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah di Sampit, Selasa.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim yang bermitra dengan Dinas Kesehatan ini mengaku kerap menerima keluhan dari warga terkait kinerja pustu, pasalnya ada beberapa pustu yang pada jam operasionalnya justru tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas.
Hal ini pun telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan yang kemudian memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja terhadap tenaga kesehatan yang ketahuan mangkir dari tugas.
Kendati demikian, pihaknya berharap Dinas Kesehatan juga melakukan tindakan antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat.
“Kami berharap kedepannya tidak ada lagi laporan yang seperti itu, karena kondisi demikian jelas mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Jalin silaturahim, DPRD Kotim terima kunjungan DPRD Sumbawa
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, keberadaan pustu adalah sebagai fasilitas kesehatan di desa dan berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Pustu berperan penting dalam mendukung kegiatan puskesmas, terutama dalam hal pelayanan promotif, preventif, dan kuratif serta mengurai antrean pasien di puskesmas maupun rumah sakit.
Maka dari itu, ia berharap dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kedepannya kinerja pustu yang ada di Kotim bisa optimal sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Pengawasan yang efektif dapat membantu menjaga kualitas fasilitas, meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan memastikan ketersediaan serta kelayakan peralatan medis.
“Dengan demikian, ketika ada sesuatu yang kurang di pustu maka pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa segera menindak lanjuti, sehingga masyarakat pun bisa terlayani dengan baik,” demikian Riskon.
Baca juga: Disdik Kotim pastikan kalender pendidikan sesuai ketentuan pusat
Baca juga: Pemkab Kotim dukung pemberantasan mafia tanah
Baca juga: DLH Kotim terbantu Pedrosa tangani sampah di Sampit
