Muara Teweh (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Henny Rosgiaty Rusli menghadiri rapat koordinasi (rakor) untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada setempat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
"Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan PSU yang aman, jujur, adil, dan damai," kata Henny di Muara Teweh,Senin.
Menurut dia, PSU adalah kesempatan bagi semua untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi.
"Kita semua harus berkomitmen untuk menjaga integritas, netralitas, dan mendukung kelancaran pemilu ini,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Barut ini juga menegaskan bahwa dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, terutama ASN, sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif jelang pelaksanaan PSU.
Pj Bupati Indra Gunawan mengungkapkan bahwa sebanyak 270 TPS akan digunakan untuk PSU dengan total 114.980 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ia juga menyebutkan alokasi anggaran lebih dari Rp21 miliar yang sudah disiapkan untuk mendukung kelancaran PSU, termasuk untuk KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim 1013 Muara Teweh.
Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan PSU, Pemkab Barito Utara juga telah menggulirkan sejumlah inisiatif, antara lain deklarasi netralitas ASN, desa anti politik uang, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.
"Dengan dukungan semua pihak, saya optimis pelaksanaan PSU di Barito Utara akan berjalan dengan baik dan dapat menjadi contoh pemilu yang demokratis," kata Indra Gunawan.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menyukseskan PSU Pilkada Barito Utara yang akan datang.
