Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sri Ani Rintuh meminta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimaksimalkan karena dia mengaku prihatin terhadap tingginya karhutla di kota ini sepanjang tahun 2025.
"Berdasarkan data yang saya terima, hingga saat ini telah terjadi 77 kasus karhutla yang menghanguskan total 23,30 hektare lahan. Ini sudah menjadi kekhawatiran kita ya," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Menurut Sri, kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak, terutama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan secara terukur dan berkelanjutan.
Ia menekankan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan ketika api sudah meluas.
“Saya minta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan upaya pencegahan, dengan melakukan patroli dan sosialisasi yang masif kepada warga, terutama kepada pemangku kepentingan di tingkat bawah, seperti RT dan RW,” ucapnya.
Sri menilai, patroli rutin ke wilayah-wilayah rawan karhutla harus menjadi kegiatan prioritas, khususnya pada musim kemarau seperti saat ini.
Baca juga: DPRD Palangka Raya sebut perlu inovasi pengelolaan sektor perikanan
Dengan keberadaan petugas di lapangan, potensi kebakaran bisa segera terdeteksi dan diantisipasi lebih dini.
“Lahan-lahan kering yang berdekatan dengan permukiman penduduk juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Sri itu juga meminta sinergi antara dinas terkait seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kelurahan dan kecamatan untuk aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan wilayah.
Dia menilai, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan karhutla.
Ia juga mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam agenda penanggulangan bencana.
“Pemerintah harus rutin melakukan sosialisasi, terutama di wilayah pinggiran kota yang masih sering melakukan pembakaran untuk membuka lahan pertanian. Ini harus dihentikan,” demikian Sri.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penguatan tata kelola dana BLUD dan hibah
Baca juga: Dosen UMPR latih guru sekolah dasar dukung digitalisasi pembelajaran Bahasa Inggris
Baca juga: Disdik Palangka Raya bangun Taman Kanak-kanak Negeri
