Nanga Bulik (ANTARA) - Wakil Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah Abdul Hamid menginginkan setiap perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat, melakukan komunikasi yang intensif.
"Mencari solusi bersama agar serapan anggaran dapat lebih optimal," katanya di Nanga Bulik.
Dia menekankan, dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Rapat ini diikuti seluruh perangkat daerah.
Adapun agenda utama dalam rapat ini adalah mengevaluasi realisasi APBD Kabupaten Lamandau hingga 31 Agustus 2025.
Dalam pemaparan yang disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA, diketahui realisasi pendapatan daerah telah mencapai kurang lebih 55 persen.
Beberapa perangkat daerah pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Gusti Abdul Gani, Dinas Kesehatan, serta Dinas PUPR-Perkimtan menyampaikan progres serta kendala pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, lima perangkat daerah dengan realisasi tertinggi antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Disdukcapil, Satpol PP & Damkar, Disnakertrans, dan Kecamatan Menthobi Raya.
Meski demikian, rapat juga mencatat adanya perangkat daerah dengan realisasi anggaran yang masih rendah, seperti BPKPD, Dinas PUPR-Perkimtan, dan RSUD Gusti Abdul Gani. Salah satu faktor penyebabnya adalah efisiensi DAK oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
Di sisi lain, sejumlah kecamatan juga menghadapi kendala koordinasi dengan kelurahan dalam penyusunan laporan, sehingga berdampak pada keterlambatan realisasi keuangan di tingkat daerah.
"Seluruh perangkat daerah lebih aktif melakukan koordinasi, baik dalam penyampaian laporan maupun penyelesaian kendala di lapangan," demikian Abdul Hamid.
