Sampit (ANTARA) - Kondisi jembatan di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang sering disebut dengan nama Jembatan Patah, kondisinya memprihatinkan sehingga kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kotim), Kalimantan Tengah, seraya mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan tersebut.
“Sampai saat ini jembatan itu masih mengalami kerusakan, sebelumnya juga sempat dilakukan pengurukan tanah oleh masyarakat sekitar, tetapi masalah tidak sepenuhnya teratasi, makanya ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui dinas terkait,” kata Ketua Komisi VI DPRD Kotim Mariani di Sampit, Kamis.
Ia menjelaskan, inisiatif masyarakat untuk menguruk tanah di jembatan yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit itu sebenarnya cukup baik, karena menunjukkan kepedulian masyarakat untuk ikut menanggulangi kerusakan. Tetapi, bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan.
Apalagi, menurutnya dengan adanya pengurukan tanah di jembatan justru bisa menimbulkan risiko bahaya lain. Ketika hujan atau basah, urukan tanah tersebut bisa membuat jembatan menjadi licin, bahkan mengakibatkan longsor dan menggerus muara jembatan.
Oleh karena itu, dinas terkait yang lebih tau teknis perbaikan jalan harus segera turun tangan untuk mengatasi kerusakan tersebut dengan cara yang tepat.
“Paling tidak kepala desa setempat ikut bertindak, Apalagi pengurukan itu dilakukan di sekitar jembatan sebelum naik ke atas jembatan jadi cukup berisiko, khususnya untuk kendaraan roda dua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar dinas teknis turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi jembatan sekaligus melihat aktivitas masyarakat yang melakukan pengurukan.
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim soroti belum optimalnya implementasi Perda Budaya Daerah
Ia menilai pengambilan tanah di sekitar jembatan untuk menutup lobang jalan di sekitar jembatan bisa memicu bahaya baru.
Disamping itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk untuk melacak kendaraan yang menabrak jembatan itu, sehingga menambah parah kerusakan. Ia menegaskan, bahwa oknum tersebut juga harus bertanggung jawab.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan perbaikan Jembatan Patah ini sudah beberapa kali diusulkan dalam pembahasan anggaran di DPRD Kotim.
Namun, dana pokok pikiran (pokir) dari anggota dewan biasanya digunakan untuk program-program kecil yang menyentuh langsung masyarakat, sehingga sulit dialokasikan untuk pembangunan besar seperti jembatan.
“Pondasi bawah jembatan sebenarnya kuat, tapi bagian atasnya sangat riskan. Karena itu saya akan masukkan lagi dalam usulan. Walaupun tidak bisa melalui dana pokir, tetap bisa menggunakan dana pemerintah karena nilainya cukup besar,” ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini pembahasan program awal untuk 2026 sudah dilaksanakan. Mekanisme usulan baru tidak bisa serta-merta dimasukkan kecuali program tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya.
“Kalau sebelumnya sudah diusulkan, tapi belum selesai, itu bisa kita lanjutkan. Misalnya pembangunan tahap awal sudah ada, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau belum pernah masuk sama sekali, agak sulit karena proses pembahasan anggaran sudah berjalan,” demikian Mariani.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi gerak cepat BNNK ungkap peredaran narkotika
Baca juga: Kolaborasi BNNP Kalteng dan BNNK Kotim bongkar jaringan narkoba lintas provinsi
Baca juga: Disdamkarmat Kotim gelar simulasi gabungan untuk perkuat sinergi
