Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas temuan masalah keuangan di Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai.
“Kami berharap kasus ini segera mendapat kepastian, jika perlu melibatkan APH untuk memperjelas duduk persoalannya. Kalau memang sudah sampai pada tahap SP2 dan belum ada penyelesaian itu kan sampai September batasnya, mestinya SP3 segera diterbitkan,” kata Anggota DPRD Kotim Hendra Sia di Sampit, Kamis.
Proses penanganan hasil temuan Inspektorat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Desa Tumbang Tawan dinilai berjalan terlalu lamban, sehingga DPRD Kotim mendesak agar kasus tersebut segera menemukan titik terang.
Ia menegaskan, bahwa DPRD Kotim tidak ingin melihat persoalan ini berlarut-larut, yang berakibat pada terhambatnya pencairan dana desa dan kelumpuhan operasional pemerintahan desa.
“Pada kegiatan reses saya beberapa waktu lalu, sekretaris desa dan masyarakat setempat mengeluhkan tidak berjalannya pemerintahan desa, karena belum adanya pencairan ADD dan DD sejak Maret 2025. Maka dari itu, masalah ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kotim komitmen perjuangkan anggaran listrik PJU 2026
Menurut Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini, sikap tegas dalam penanganan masalah ini sangat vital agar roda pemerintahan desa dapat berjalan normal kembali dan tidak lumpuh berkepanjangan.
Ia menilai kebuntuan administrasi dan hukum di Desa Tumbang Tawan telah berdampak negatif pada pelayanan publik dan menyebabkan tertundanya pencairan anggaran yang sangat dibutuhkan desa.
Jika kepala desa terus menghindar dan Inspektorat tidak mengambil langkah tegas, maka menurutnya lebih baik kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan agar segera selesai
“Yang penting pemerintahan desa bisa berjalan lagi, jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” demikian Hendra.
Baca juga: DPRD Kotim dukung pembinaan pengurus Koperasi Merah Putih
Baca juga: Bupati Kotim: Koperasi Merah Putih perkuat kemandirian ekonomi masyarakat
Baca juga: KSOP Sampit serukan pencegahan tumpahan minyak di perairan
