Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Barito Utara, Kalimantan Tengah, menekankan penyusunan peta jalan pembangunan penduduk (PJPK) di daerah setempat relevan dengan misi pembangunan daerah 2025–2030.
"Misi pembangunan ini khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, pemerintahan, serta penguatan keluarga dan ketahanan sosial," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Setda Ardian di Muara Teweh, Kamis
Menurut dia, Barito Utara membutuhkan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan yang menjadi dasar dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, keluarga harmonis, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penyusunan PJPK, katanya, merupakan langkah penting dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan yang berpusat pada penduduk, serta menjadi jembatan antara visi Indonesia Emas 2045 dengan kebutuhan dan tantangan demografi di daerah.
"Peta jalan pembangunan kependudukan ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi pedoman strategis yang memberikan arah pembangunan daerah yang lebih terukur, komprehensif, dan berkelanjutan," katanya.
Dia menyatakan, kependudukan adalah tiang penopang pembangunan, sehingga kualitas, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk harus menjadi dasar setiap kebijakan.
"Saat ini Indonesia berada di masa bonus demografi dengan 70,72 persen penduduk berusia produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, peluang ini bisa berubah menjadi beban," tambah dia.
Ia menyampaikan beberapa hal penting harus menjadi acuan dalam penyusunan PJPK, di antaranya merumuskan kebijakan kependudukan yang terintegrasi lintas sektor, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Kemudian menyiapkan data dan analisis kependudukan yang akurat, agar program pembangunan sesuai kondisi riil di lapangan, Serta menetapkan strategi realistis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Utara.
"Diharapkan dokumen PJPK ini tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi menjadi pedoman nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di semua sektor," ucapnya.
Pemerintah daerah, menurut dia, ingin peta jalan ini menjadi instrumen yang benar-benar digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Dengan perencanaan yang matang, Barito Utara akan mampu menata pembangunan kependudukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
"Tujuan kita adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, dan berdaya saing menghadapi dinamika zaman," ungkapnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB P3A) Barito Utara Silas Patiung menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah terkhusus dokumen peta jalan pembangunan kependudukan Barito Utara ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan.
"Rencana aksi ini sebagai operasionalisasi grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) untuk periode waktu 5 tahunan yang dapat diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah," ujar Silas.
Penyusunan dokumen PJPK ini dilakukan tim ahli dari LPPM Universitas Palangka Raya Dr. Sunaryo N. Tuah, Prof. Dr. Bambang S. Lautt, Prof. Dr. Jackson P. Mairing,Yena Wineini Migang, MPH, serta Yuli Remondo yang hadir sebagai penyusun PJPK Barito Utara.
