Sampit (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menilai kondisi dunia usaha di Kotim relatif menjanjikan dibandingkan sejumlah kabupaten lain, lantaran ditopang sektor perkebunan dan pertambangan
“Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, dunia usaha di Kotim cukup menjanjikan. Perkebunan kita luas, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di Kalimantan Tengah,” kata Wakil Ketua I Kadin Kotim Gahara di Sampit, Kamis.
Ia menjelaskan, Kotim memiliki keunggulan di sektor perkebunan yang luas, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia untuk skala kabupaten. Hal ini cukup membantu dalam mengatasi atau mengurangi angka pengangguran.
Selain itu, geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terlihat dari menjamurnya kafe dan pedagang kaki lima di berbagai sudut kota, yang dinilai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM seperti kafe dan pedagang kecil juga berkembang pesat. Ini menunjukkan ekonomi daerah bergerak,” ujarnya.
Meski begitu, Gahara menilai daya saing dunia usaha di Kotim masih menghadapi persoalan, khususnya dari sisi penataan. Daya beli masyarakat yang relatif baik belum diimbangi dengan tata kelola ruang usaha yang rapi dan teratur, sehingga mengurangi estetika.
Ia menjelaskan, dari tiga sektor utama penopang ekonomi Kotim, yakni perkebunan, pertambangan dan UMKM, sektor perkebunan saat ini menghadapi tantangan tersendiri pasca penertiban oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Sementara di sektor pertambangan, Gahara menyebut tidak ada persoalan signifikan, namun karena jumlah usaha tambang di Kotim relatif terbatas.
Adapun pada sektor UMKM, persaingan dinilai semakin ketat seiring pesatnya pertumbuhan usaha, khususnya kafe yang hampir tersebar di seluruh kawasan kota.
Baca juga: Tersangka buron kasus korupsi gedung expo Sampit dilimpahkan ke Kejaksaan
“Meski begitu, sektor perkebunan dan pertambangan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, dengan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban, kendati ia menilai secara umum ini tidak menjadi persoalan besar.
Mayoritas pelaku usaha, baik di sektor perkebunan, pertambangan, maupun UMKM, masih mampu memenuhi kewajiban dasar seperti pembayaran upah tenaga kerja, pajak daerah, serta biaya operasional usaha.
Kondisi tersebut didukung oleh pergerakan ekonomi daerah yang masih aktif serta daya beli masyarakat yang relatif stabil. Meski, ia mengakui adanya tantangan, terutama bagi pelaku UMKM terkait fluktuasi biaya operasional dan keterbatasan tenaga kerja.
Gahara menyoroti kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja bagi UMKM dipengaruhi kondisi geografis Kotim dengan 17 kecamatan serta sebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri.
“Penduduk kita memang cukup banyak, sekitar 400 ribu jiwa, tetapi tersebar. Di wilayah kota seperti Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang hanya sekitar separuhnya, sisanya berada di wilayah selatan dan utara,” jelasnya.
Untuk memperkuat daya saing dan menjaga keberlanjutan dunia usaha, Gahara menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penataan ruang dan pengawasan perizinan.
Terlebih dengan semakin maraknya pedagang kaki lima, kafe, hingga usaha informal yang berdiri di lokasi tidak semestinya, seperti di kawasan Terowongan Nur Mentaya dan sepanjang ruas jalan sempit.
“Ini perlu tindakan pemerintah, baik secara persuasif maupun preventif. Banyak usaha yang kemungkinan belum berizin dan penempatannya mengganggu lalu lintas serta keindahan kota. Pemerintah perlu hadir memberikan pemahaman, bahkan penindakan jika diperlukan,” demikian Gahara.
Baca juga: BBPOM Palangka Raya ingatkan pelaku usaha rutin kendalikan hama
Baca juga: Penumpang di Pelabuhan Sampit diprediksi naik 7 persen selama perayaan Nataru
Baca juga: Satu rumah di Kotim ambruk dihantam angin kencang
