Sampit (ANTARA) - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah membentuk tim terpadu menyusul adanya aturan baru terkait pengalihan kewenangan penanganan buaya.
“Berdasarkan aturan baru penanganan buaya kini berada di bawah KKP otomatis turunannya ke Diskan provinsi maupun Diskan kabupaten/kota sesuai wilayah masing-masing. Untuk itu, kami akan membentuk tim terpadu.” kata Kepala Diskan Kotim Ahmad Sarwo Oboi di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, kewenangan penanganan dan pengelolaan semua satwa liar yang berada di wilayah perairan Indonesia yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kini telah beralih sepenuhnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengesahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang baru memperkuat landasan tugas dan tanggung jawab KKP dalam mengelola konservasi perairan, termasuk semua jenis satwa perairan yang dilindungi.
Sementara untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota kewenangannya berada di Diskan. Kendati begitu, Oboi menyebutkan, pihaknya saat ini tengah menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait implementasi aturan tersebut.
“Karena buaya ini salah satu binatang dilindungi tapi juga cukup berisiko, sehingga ada aturan khusus untuk penanganannya dan saat ini kami masih menunggu petunjuk mengenai hal tersebut,” ujarnya.
Baca juga: DPKP Kotim: Drone pertanian dari Kementan bantu efisiensi kerja di lapangan
Oboi mengakui, penanganan buaya adalah hal baru bagi jajarannya, sehingga petugas teknis memerlukan pendidikan dan latihan (diklat). Walau secara operasional siap, personel perlu dibekali ilmu khusus mengenai perilaku dan penanganan reptil tersebut.
Penanganan buaya ini juga akan melibatkan tim terpadu yang terdiri atas berbagai instansi lintas sektoral, termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berada di bawah KLHK dan sebelumnya diberi kewenangan untuk menangani buaya.
“Rencananya, pembentukan tim ini akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) melalui rapat koordinasi khusus,” imbuhnya.
Sebelumnya, Diskan Kotim bersama BKSDA Resort Sampit telah melakukan survei lapangan untuk memetakan wilayah yang tergolong rawan buaya.
Hasil survei tersebut, Desa Satiruk Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu fokus perhatian karena populasi buaya yang sangat tinggi. Tercatat pada 2025, sudah ada dua warga yang meninggal dunia akibat serangan buaya di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan opsi pengendalian populasi jika kajian menunjukkan jumlah buaya sudah melebihi kapasitas dan risiko serangan terhadap manusia tinggi.
Meski buaya merupakan hewan dilindungi, pemusnahan secara selektif melibatkan pihak ketiga dapat dilakukan dengan aturan yang sangat ketat.
Selain opsi pengendalian populasi, Diskan Kotim juga merencanakan evakuasi buaya berukuran kecil ke Pulau Hanibung. Lokasi tersebut memang dipersiapkan sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata satwa oleh Pemkab Kotim di masa depan.
Ia menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat mulai dilakukan, salah satunya melalui stan di Sampit Expo 2026 guna mengedukasi warga mengenai pengalihan kewenangan penanganan buaya dan berbagai satwa dilindungi yang berada di perairan.
“Makanya stan kami pada Sampit Expo tahun ini bertema buaya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan membunuh buaya karena statusnya sebagai satwa dilindungi dan adanya aturan hukum yang mengikat,” demikian Oboi.
Baca juga: Riuh suara penonton warnai kemeriahan mangaruhi dalam FBHH Kotim 2026
Baca juga: Lomba menyumpit kembali ramaikan Festival Budaya Habaring Hurung
Baca juga: Bupati optimistis perputaran uang di Sampit Expo 2026 capai target
